Musda ke-4 DPD Apersi DKI Pilih Ketua Baru Periode 2019 – 2023

JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Djuanedi Abdillah, secara resmi melantik Patlina Kurniati sebagai Ketua DPD Apersi DKI periode 2019 – 2023.

Pelantikan yang diselenggarakan bertepatan dengan Musyawarah Daerah (Musda) ke-4 Tahun 2019, itu bertempat di Hotel Ritz Carlton, Kuningan Jakarta, Selasa (19/11/2019) lalu.

Musda ke-4 ini diisi pula dengan seminar bertema “Sinergi Apersi DKI dan Stakeolder lainnya Dalam Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpendapatan Rendah”.

Hadir sebagai pembicara diantaranya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Infrastruktur Kementerian PUPR, Heri Eko Purwanto; Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian, Bastary Pandji Indra; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Dzikra Kurniawan; dan Kepala Divisi Rumah Subsidi Bank BTN Jakarta, Yut Penta.

Dirjen Pembiayaan Perumahan dan Infrastruktur Kementerian PUPR, Heri Eko Purwanto menyatakan bahwa dalam rangka mengatasi keterbatasan kuota pembiayaan rumah subsidi/FLPP dalam tahun 2019,  pengembang dapat merealisasikan pembiayan melalui program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).

Pengajuan permohonan penetapan besaran Dana BP2BT ke Bank telah dibuka sejak 15 November 2019 sampai 30 November 2019. “Pemerintah akan mencairkan dana BP2BT sampai dengan tanggal 16 Desember 2019,” ujarnya.

Program ini diharapkan sebagai solusi bagi pengembang yang telah memiliki rumah ready stock dengan konsumennya. Dijelaskan lebih jauh bahwa  sesuai Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT, Pemerintah memberikan kemudahan persyaratan, antara lain penyediaan uang muka paling sedikit 1 persen, lama menabung paling singkat 3 (tiga) bulan dengan batasan saldo terendah tabungan pemohonan (Rp 2,5 juta).

Perubahan juga terkait ketentuan penyediaan Sertifikat Layak Fungsi yang digantikan dengan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah sebagai salah satu syarat akad kredit.

Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Dzikra Kurniawan menjelaskan bahwa khusus untuk warga Jakarta, Pemda DKI melalui APBD menyediakan dana untuk program KPR dengan DP nol Rupiah.

Selain DP nol Rupiah, fitur program juga dilengkap suku bunga maksimum 5 persen, bebas premi asuransi, provisi dan biaya admin kredit dan tenor hingga 20 tahun.

Sasarannya adalah penduduk DKI Jakarta yang telah menikah, namun belum memiliki rumah sendiri dan memiliki penghasilan tetap di bawah Rp 7 juta per bulan. Program ini akan dikerjasamakan dengan bank-bank penyalur KPR di Jakarta.

Sementara Kepala Divisi Rumah Subsidi Bank BTN Jakarta, Yut Penta memaparkan bahwa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, selain menyalurkan program subsidi pemerintah seperti FLPP dan BP2BT, Bank BTN juga telah menyiapkan Program KPR BTN MBR dengan fitur uang muka 5 persen, suku bunga tahun ke I-II 9 persen, Tahun ke III 10 persen, Tahun ke IV 11 persen, Tahun ke V 12 persen dan Tahun ke VI dan seterusnya sesuai Bunga Pasar.

“Kenaikan bunga berjenjang ini diterapkan seiring dengan meningkatnya pendapatan konsumen. Sehingga memiliki kemampuan angsur yang lebih tinggi. Dan Jangka waktu program ini selama 20 tahun dan bebas PPN,” ungkapnya.

Sementara itu Asdep Perumahan, Pertanahan dan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian, Bastary Pandji Indra memaparkan bahwa pemerintah sedang mengkaji beberapa pola kebijakan terkait pembiayaan perumahan diluar skema pembiayaan eksisting.

Sesuai Rancangan Kebijakan RPJMN 2020 – 2024 Bidang Perumahan, arah kebijakan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.