Breaking News:

Pemerintah Bakal Tingkatkan Indeks dan Jenis Bantuan Pangan Tahun 2020

Pada periode kedua masa tugas Presiden Joko Widodo, target angka kemiskinan akan terus ditekan menjadi 8,5 sampai dengan 9 persen tahun 2020.

Editor: Ichwan Chasani
Dok. Humas Kementerian Sosial
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan bantuan secara simbolik berupa sembako untuk 6 orang KPM BPNT, dalam acara silaturahmi dengan Wali Kota Semarang, di Semarang, Kamis (21/11/2019). 

SEMARANG — Pemerintah akan meningkatkan indeks bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2020, yaitu dari semula Rp110.000 perbulan per keluarga, menjadi Rp150.000 per bulan per keluarga.

“Indeks bantuannya akan kami tingkatkan. Tapi saya minta, jumlah warga pra-sejahtera jangan malah meningkat, justru harus semakin menurun,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dalam acara silaturahmi dengan Wali Kota Semarang, di Semarang, Kamis (21/11/2019).

Hadir mendampingi Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat. Tampak hadir pula Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, para pimpinan daerah, dan jajarannya.

Dalam kesempatan itu, Mensos juga menyerahkan bantuan secara simbolik berupa sembako untuk 6 orang KPM BPNT, dan tas sekolah serta tabungan BNI senilai Rp1.000.000 untuk siswa berprestasi. Untuk KPM PKH graduasi mandiri diberikan piagam penghargaan.

Mensos menambahkan, selain indeks bantuan, jenis bantuan pangan juga akan ditambah. Mensos menekankan, kalau selama ini KPM menerima beras dan telur, pemerintah sedang mengkaji untuk menambah jenis bantuan pangan yang lain.

“Masih dikaji, belum diputuskan. Saya sedang berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, minta agar diberikan rekomendasi terkait tiga kriteria bahan pangan,” kata Mensos.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan bantuan secara simbolik berupa tabungan BNI senilai Rp1.000.000 untuk siswa berprestasi, dalam acara silaturahmi dengan Wali Kota Semarang, di Semarang, Kamis (21/11/2019).
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan bantuan secara simbolik berupa tabungan BNI senilai Rp1.000.000 untuk siswa berprestasi, dalam acara silaturahmi dengan Wali Kota Semarang, di Semarang, Kamis (21/11/2019). (Dok. Humas Kementerian Sosial)

Rekomendasinya, pertama kandungannya yang baik dalam arti kandungan gizinya baik. Kedua, ketersediaannya ada di seluruh Indonesia, dan ketiga kandungan impornya rendah.

Langkah pemerintah, kata Mensos, ditujukan untuk terus menekan angka kemiskinan. Pada periode kedua masa tugas Presiden Joko Widodo, kata Mensos, target angka kemiskinan akan terus ditekan menjadi 8,5 sampai dengan 9 persen tahun 2020.

“Kita ingin membangun Indonesia maju. Tidak boleh ada yang tertinggal. Mari kita bersama-sama memerangi kemiskinan. Kita bisa menjadikan negara kita negara yang sejahtera sesuai cita-cita founding fathers  kita,” kata Mensos.

Dalam pernyataannya, Mensos mengingatkan visi Presiden Joko Widodo yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan berpenghasilan tinggi yaitu US$21.000 USD pertahun atau kurang lebih Rp400 juta pertahun.

“Jika kita semua bersatu dan memikirkan bagaimana rakyat kita bisa lebih sejahtera, bagaimana negara kita keluar dari kemiskinan, Insya Allah pasti Tuhan tolong kita semua,” kata Mensos.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat dan Walikota Semarang Hendar Prihadi,  berdialog dengan KPM PKH graduasi mandiri, dalam acara silaturahmi dengan Wali Kota Semarang, di Semarang, Kamis (21/11/2019).
Menteri Sosial Juliari P. Batubara didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat dan Walikota Semarang Hendar Prihadi, berdialog dengan KPM PKH graduasi mandiri, dalam acara silaturahmi dengan Wali Kota Semarang, di Semarang, Kamis (21/11/2019). (Dok. Humas Kementerian Sosial)

Tidak lupa Mensos menyinggung tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya mengurangi angka kemiskinan.

“Daerah berperan meningkatkan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Dengan validitas data yang baik, akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” kata Mensos.

Menurut Mensos, sejumlah daerah sudah berjalan baik dalam verifikasi dan validasi data. “Namun juga masih ada yang belum kooperatif. Nah ini yang perlu didorong. Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapapat 98.1 juta data warga prasejahtera. Namun sekitar 30 juta jiwa datanya belum jelas Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya. Ini yang perlu perhatian kita semua,” kata Mensos.

Mensos mengingkan, ke depan, tidak boleh ada bansos yang tidak berbasis NIK. “Kemensos dan Kementerian Dalam Negeri sudah bersepakat untuk saling memadankan data. Mudah-mudahan segera ada hasilnya,” kata Mensos. (*/chi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved