PKS Tak Setuju Pilkada Langsung Dihapus Kembali ke Pilkada Dipilih DPRD, Pilkada Langsung Lebih Baik

Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman tak sepakat dengan wacana penerapan sistem pemilihan kepada daerah (Pilkada) oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sohibul menilai mekanisme pilkada yang dilaksanakan secara langsung atau dipilih oleh rakyat masih lebih baik ketimbang pemilihan oleh DPRD.

"Kami masih melihat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik," ujar Sohibul saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

• Kalau Ada Peserta Pilkada Tak Bayar, Mendagri Tito Karnavian Ingin Ketemu Orangnya

• Pastikan Pilkada Tetap Digelar Langsung, Jokowi Dinilai Tak Mungkin Khianati Panggungnya Sendiri

Menurut Sohibul, pilkada yang dilakukan oleh DPRD dikhawatirkan justru akan melanggengkan praktik oligarki di pemerintahan.

Artinya, kekuasaan pemerintaham hanya akan dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja.

Ia mencontohkan, jika anggota DPRD di suatu daerah terdiri dari 50 orang, maka kemungkinan jalannya pemerintahan akan dikendalikan oleh 50 orang itu saja.

"Kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki dalam politik kita sangat luar biasa. Kalau pilkada dilakukan oleh DPRD maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa. Karena ruang eksploitasinya itu semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki ini," ucap Sohibul.

 "Karena itu kami masih berpendapt bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik karena para oligarki tidak memiliki keleluasaan yang besar dibanding ketika itu dilaksanakan oleh DPRD," tambahnya.

• Istri Cecep Reza Tak Kuasa Menahan Tangis Saat Jenazah Dimasukkan ke Liang Kubur

Di sisi lain, lanjut Sohibul, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, akan memperkecil peluang orang-orang berintegritas dan memiliki kapabilitas untuk masuk ke dalam kekuasaan.

Sementara, peluang itu terbuka lebar jika kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

"Kami berharap orang-orang berintegritas itu semakin banyak masuk dalam sirkulasi kekuasaan," kata Sohibul.

• Helena Lim Feat Tifanny Leonardy Sukses Rilis Tembang Berjudul Pasrah

Hormati Keputusan Prabowo

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya menghormati keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bergabung dalam kabinet pemerintah.

Namun, ia berharap parpol koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, akan menjadi oposisi.

Mardani khawatir jika semua partai bergabung ke pemerintah akan tercipta sistem oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu.

"Saya agak khawatir nanti yang terjadi adalah bukan lagi adu argumen, adu gagasan dengan

• FAKTA Dibalik Video Viral Jenazah Diangkut ke Pemakaman Pakai Sepeda Ontel, Simak Sosok Mbah Suparni

kualitas akademis ataupun kualitas kecendekiawanan, tetapi lebih kepada bagaimana kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

 Menurut Mardani, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika tidak ada lagi parpol yang menjadi oposisi.

Ia menilai, oposisi dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang atau menjalankan sistem check and balance.

Jika tidak ada kekuatan penyeimbang, kata Mardani, hal itu akan berpengaruh pada keputusan politik yang harus diambil, misalnya terkait wacana amandemen UUD 1945 yang belakangan diguliarkan oleh MPR.

"Kekuatannya tentu bisa di

• Indonesia Bakal Jajakan Terapi Kerokan Hingga Mak Erot ke Wisatawan Asing

bilang berlebihan, tetapi tetap kita tidak bisa menegasikan betapa godaan kekuasaan itu sangat besar," kata Mardani.

"Seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada, padahal ada keputusan fundamental akan diambil," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, jelang pengumuman susunan kabinet, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).

Mereka yang diundang berpeluang besar menduduki jabatan pada pemerintahan periode 2019-2024.

Salah satunya, rival politik Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

• JELANG Persib vs Barito Putera, Robert Alberts Rotasi Sejumlah Pemain, Maung Bandung Tetap Garang

Ia datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seusai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan. Ia juga memastikan Partai Gerindra memperoleh jatah dua kursi menteri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden PKS: Saat Ini Oligarki Luar Biasa, Pilkada Langsung Masih Lebih Baik",  Penulis : Kristian Erdianto