Anggaran DKI

Terancam Molor, Pimpinan DPRD DKI Usul Pembahasan Anggaran R-APBD 2020 Diperpanjang

Pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri pada 30 November 2019 terancam molor.

Terancam Molor, Pimpinan DPRD DKI Usul Pembahasan Anggaran R-APBD 2020 Diperpanjang
Warta Kota/Rangga Baskoro
Zita Anjani, Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) saat meninjau ke lokasi kebakaran di Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (23/9/2019). 

Pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 November 2019 terancam molor.

Sebab eksekutif dan legislatif masih membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani bakal mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri.

Dia memandang pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di Badan Anggaran setelah KUA-PPAS membutuhkan waktu yang leluasa, karena ada 30.000 lebih komponen yang akan dibahas.

“Kami akan mengajukan surat kepada Pemprov DKI untuk diteruskan pada Kemendagri, sehingga ada penambahan tenggat waktu," ujar Zita Anjani saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (13/11/2019).

 Ini Respon Ketua DPRD saat Tahu Sekda DKI Saefullah dari Partai Gerindra Masuk Kandidat Cawagub DKI

 TERUNGKAP Prabowo Subianto Banjir Pujian di Komisi I DPR, Peserta Rapat Beri Tepuk Tangan

 Mau Jadi Anak Buah Anies Baswedan, Cepat Daftar di CPNS DKI Ada 3958 Formasi

 SADIS, Istri Hamil Dijual Jadi Pelacur Lalu Diracun karena Dituduh Selingkuh,Bayi Langsung Dioperasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya kepala daerah dengan legislator menyepakati dokumen KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Eksekutif dan legislatif kemudian membahas komponen RKA di rapat Banggar.

Setelah selesai, dokumen yang sudah berubah menjadi R-APBD itu kemudian diserahkan kepada Kemendagri pada 1 Desember 2019 untuk dievaluasi.

“Ini kan (pembahasan KUA-PPAS) masih diproses di Komisi B dan C, makanya kami minta penambahan waktu agar pembahasan bisa berjalan efektif,” katanya.

Menurut dia, usulan perpanjang itu diajukan Pemprov DKI kepada Kemendagri melalui rekomendasi DPRD DKI.

Namun Zita belum mengetahui berapa lama perpanjangan waktu yang akan diberikan Kemendagri.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved