KONTROVERSI Gaji Juru Tulis Pidato Gubernur Anies Baswedan Rp 390 Juta, Begini Klarifikasinya

Lagi-lagi, anggaran DKI Jakarta jadi sorotan publik setelah ramai anggaran lem aibon dan pulpen, anggaran pasir, anggaran helm proyek hingga anggaran tiner.

Kali ini, anggaran DKI Jakarta lainnya yang disoroti yaitu upah juru tulis pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan.

Diketahui, gaji juru tulis pidato Anies Baswedan atau upah juru tulis pidato Anies Baswedan sebesar Rp 390 juta.

Ini penjelasan soal anggaran juru tulis pidato Anies Baswedan mencapai Rp 97,5 juta yang disusun Pemprov DKI Jakarta.

• VIDEO: Berat Badan Via Vallen Naik 4 Kilogram, Terlihat Lebih Gendut

• Wakapolri Ari Dono Sukmanto: Police Movie Festival Adalah Salah Satu Sarana Menjaga Keutuhan Bangsa

• Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar: Tujuan Mereka yang Mengerjai Saya Tercapai

Anggota fraksi Gerindra dan PDIP beri komentar.

Sejumlah anggaran APBD Jakarta yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan.

Usulan anggaran tersebut terdapat dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020.

Sederet anggaran mengundang kontroversi dan dianggap ganjil.

• VIDEO: Urban Sneaker Resmi Dibuka, Ratusan Pengunjung Rela Mengantri Sejak Pagi

• Coba Dengarkan Lirik Lagu Berjudul Sudah Puas Milik Pedangdut Loly Lovely, Benarkah Terlalu Vulgar?

• ANOMALI, Rupiah Cenderung Melemah di Tengah Penguatan Mata Uang di Kawasan Asia

Sebelumnya, disorot soal anggaran pengadaan lem Aibon hingga pulpen.

Kali ini, anggaran yang menyangkut juru tulis pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diajukan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDHKLN) DKI Jakarta turut disorot.

Anggaran untuk upah juru tulis pidato Anies tersebut dirasa ganjil karena jumlahnya terlalu banyak.

Jumlah upah yang dianggap tidak beres tersebut kemudian menjadi sorotan dan menuai komentar dari berbagai pihak.

Begitu juga fraksi Gerindra dan PDIP yang turut memberikan komentarnya.

Dalam draf KUA-PPAS, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp 390 juta untuk upah 4 orang juru tulis.

Karena menjadi sorotan, Kepala KDHKLN DKI Jakarta Mawardi pun memberikan klarifikasinya.

Menurutnya, ada kesalahan input yang dilakukan pihaknya saat memasukan data ke dalam sistem e-budgeting.

Kesalahan input ini pun disebut Mawardi, imbas dari sistem e-budgeting yang masih menggunakan komponen lama dimana upah juru tulis pidato Gubernur masih berada di angka Rp 5 juta.

Sedangkan, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1214 Tahun 2019, Anies menetapkan biaya honorarium tenaga ahli non pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk penulis naskah pidato sebesar Rp 8,2 juta per bulan.

"Kami membutuhkan empat orang sehingga tercapai nilai pagu Rp 392 juta. Karena di komponen lama masih Rp 5 juta, maka yang mendekati Rp 392 juta adalah dibagi 12, kemudian dibagi lagi Rp 5 juta sehingga perkaliannya menjadi 6,5 ketemunya," ucapnya, Rabu (6/11/2019).

Mawardi mengklaim, anggaran ini hal yang baru lantaran sudah ada sejak zaman Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Hanya saja, jumlah penulis naskah pidato ini meningkat di masa kepemimpinan Anies Baswedan.

"Penulis naskah dari dulu ada. Tapi tidak banyak, tahun 2019 ini ada dua orang," ujarnya saat dikonfirmasi.

Penambahan jumlah penulis naskah pidato empat orang ini pun disebut Mawardi bukan tanpa alasan.

Ia menyebut, jumlah ini telah disesuaikan dengan banyaknya frekuensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memberikan sambutan.

Bahkan, para juru tulis pidato ini juga akan menyiapkan naskah bagi jajaran Pemprov DKI yang mewakili Anies memberikan sambutan.

"Melihat frekuensi sambutan pak Gubernur cukup banyak dan tidak hanya pak Gubernur saja, para asisten yang mewakili juga kami siapkan," kata Mawardi.

Mawardi menjamin, anggaran ini tidak akan kembali membengkak bila posisi Wagub DKI telah kembali terisi.

"Kami sudah antisipasi untuk penambahan Wagub nanti tetap emapat orang," tuturnya.

Tanggapan Gerindra

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif angkat bicara soal anggaran  juru  tulis  pidato  Gubernur Anies Baswedan yang nilainya mencapai Rp 390 juta.

Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pemborosan lantaran tidak adanya pembanding.

"Kita mengatakan ini boros atau tidak, efisien atau tidak, itu harus ada alat pembandingnya. Kita belum cek di kepala daerah lainnya bagaimana," ucapnya, Rabu (6/11/2019).

Adapun anggaran Rp 390 juta untuk juru tulis pidato Anies ini diusulkan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDHKLN) DKI Jakarta.

Namun, dalam usulan anggaran di draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020, dana tersebut digunakan untuk membiayai 6,5 orang juru tulis pidato.

Jumlah juru tulis pidato yang tak lazim ini pun menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Meski demikian, Syarif menduga, hal ini terjadi lantaran kesalahan ketik saat penginputan data.

"Salah ketik menurut saya. Kalau 6,5 orang ini saya duga kesalahan ketik saja" ujarnya.

Sebelumnya, Kepala KDHKLN DKI Jakarta Mawardi sempat memberikan klarifikasinya.

Menurutnya, ada kesalahan input yang dilakukan pihaknya saat memasukan data ke dalam sistem e-budgeting.

Kesalahan input ini pun disebut Mawardi, imbas dari sistem e-budgeting yang masih menggunakan komponen lama dimana upah juru tulis pidato Gubernur masih berada di angka Rp 5 juta.

Sedangkan, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1214 Tahun 2019, Anies menetapkan biaya honorarium tenaga ahli non pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk penulis naskah pidato sebesar Rp 8,2 juta per bulan.

"Kami membutuhkan empat orang sehingga tercapai nilai pagu Rp 392 juta. Karena di komponen lama masih Rp 5 juta, maka yang mendekati Rp 392 juta adalah dibagi 12, kemudian dibagi lagi Rp 5 juta sehingga perkaliannya menjadi 6,5 ketemunya," ucapnya, Rabu (6/11/2019).

Fraksi PDIP: 2 saja cukup

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti penambahan jumlah  juru  tulis  pidato  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi empat orang.

Menurutnya, tidak ada urgensi dalam penambahan jumlah juru tulis pidato gubernur yang sebelumnya berjumlah dua orang ini.

"Yang jadi masalah itu soal jumlah. Bahwa kita membutuhkan penyusun naskah iya betul. Tapi jumlah ini jadi persoalan," ucapnya, Rabu (6/11/2019).

Terlebih, Gubernur DKI Jakarta  Anies sendiri memerintahakan jajarannya melakukan penghematan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI.

"SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lain diminta melalukan penghematan, sedangkan aktivitas yang melekat dengan gubernur itu semua bertambah. Ini kan tidak rasional," ujarnya saat dikonfirmasi.

Gembong pun heran, saat ini anggaran untuk juru tulis pidato gubernur dibebankan kepada APBD.

Padahal, semasa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, anggaran itu menggunakan dana operasional gubernur.

"Biasanya zaman Ahok pakai dana operasional gubernur, jadi tak membebani APBD. Kenapa sekarang mencuat? Karena dibebankan APBD seluruhnya," kata Gembong.

Terkait dengan honor juru tulis pidato gubernur yang juga meningkat dari Rp 5 juta menjadi Rp 8,2 juta, Gembong tidak terlalu mempermasalahkannya.

"Uangnya dinaikan saya sepakat, tapi dua tenaga sudah cukup munpuni. Dua saja cukup tidak perlu nambah jumlahnya," tuturnya. (TribunNewsmaker/*)