Pemerintah Harus Mengatasi Persoalan Ekonomi dengan Cepat Bukan Mengalihkan Isu dengan Radikalisme

Sebab, kata ahli ekonomi lulusan LSE Inggris ini, sesudah dia baca kembali, APBN 2020 ternyata sama sekali tak memuat asumsi resesi, sehingga tidak punya rencana mitigasi apapun jika terjadi resesi ekonomi.

"Lihat saja asumsi makro APBN 2020 yang menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen."

"Asumsi tersebut sangat tak realistis karena lebih tinggi dibanding outlook 2019."

Padahal, kata Fadli Zon, outlook 2019 saja sudah tidak realistis.

"Prinsip dasar mitigasi resesi adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kalangan bawah dan menengah.

"Tapi, belum-belum, Pemerintah malah sudah merilis kebijakan yang pasti kian membebani masyarakat, yaitu kenaikan premi BPJS Kesehatan hingga 100 persen."

"Belum lagi jika tarif listrik juga jadi dinaikkan, daya beli masyarakat akan kian tergerus."

"Saya tak bisa membayangkan bagaimana rakyat kecil akan bertahan dengan kebijakan-kebijakan kontraproduktif seperti itu."

"Saya paham, salah satu kesulitan Pemerintah terkait pengelolaan APBN adalah tak pernah tercapainya target Pendapatan Negara yang ditetapkan," katanya.

Itu sebabnya, kata Fadli Zon, Pemerintah seharusnya realistis dalam menyusun anggaran.

"Rencana-rencana bombastis yang tidak masuk akal dalam jangka pendek, seperti memindahkan ibu kota, misalnya, sebaiknya segera dicoret."

• Sosok Pria Terperangkap di Tubuh Bocah 6 Tahun Dampak Hantaman Batu di Kepala Saat Masih Kecil

Sebagai catatan, kata Fadli Zon, rata-rata kenaikan Pendapatan Negara pada periode pertama pemerintahan Presiden SBY, 2005-2009 adalah sebesar 17,56 persen tiap tahun.

"Namun, dalam lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, kemarin, rata-rata kenaikannya hanya 5,73 persen saja."

"Artinya, Pemerintah harus sadar diri dan segera merasionalisasi mimpinya."

"Jangan sampai untuk membiayai belanja yang tak realistis, kita terus-menerus memperbesar utang," katanya.