Fraksi PDIP Menilai Mundurnya 2 Anak Buah Anies Baswedan di Tengah Polemik Dinilai Tidak Elok

Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap dua pejabat eselon II yang mundur di tengah polemik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Fraksi menilai, pengunduran mereka dari jabatannya bukan bentuk sebagai tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun rancangan anggaran.

“Momentumnya nggak tepat karena kami sedang memperjuangkan idealisme perencanaan yang mereka buat dalam rangka membangun Jakarta setahun ke depan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono pada Sabtu (2/11/2019).

Gembong menilai seharusnya mereka mengundurkan diri setelah perencanaan anggaran itu selesai.

• Masukan untuk Jalur Sepeda dari Para Komunitas karena Masih Dianggap Belum Nyaman dan Terlalu Kecil

Gembong juga berharap kepada ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mampu bertahan selama pembahasan anggaran dengan DPRD DKI.

“Jadi amat disayangkan saja mereka mundur di tengah kami sedang bertempur (membahas anggaran), namun dibalik itu saya menghargai keputusan mereka,” ujarnya.

Dua pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta mundur dari jabatannya dalam waktu dua hari.

Pertama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaedi yang mundur pada Kamis (31/10/2019) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan pada Jumat (1/11/2019).

• Pengguna BPJS Mandiri Gratis Ikut Terkejut Saat Melihat Iuran Tarif BPJS Naik Per Awal Tahun 2020

Meski posisi mereka saat ini digantikan oleh pelaksana tugas (Plt), namun mereka dianggap lebih memahami permasalahan di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang mereka pimpin.

“Kalau sistem sudah pasti tetap berjalan, tapi yang tahu persoalan dan roh dari SKPD terkait kan mereka, karena lebih dulu menempati posisi itu,” katanya.

Seperti diberitakan, mereka mundur di tengah polemik pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Pada pekan lalu, Disparbud disorot publik karena adanya usulan anggaran influencer senilai Rp 5 miliar untuk lima orang.

Mereka direkrut dengan harapan para pengikutnya atau followers di media sosial mengikuti jejaknya.

Beberapa hari kemudian, Bappeda DKI Jakarta juga kembali disorot karena adanya usulan anggaran pembelian lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta barat senilai Rp 82,8 miliar dan pulpen senilai Rp 123 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur.

Bappeda merupakan SKPD yang vital karena menyatukan perencanaan dan pembangunan dari unsur masyarakat, kebijakan gubernur dan SKPD lainnya.

Dokumen KUA-PPAS 2020 yang terekspose di publik juga diklaim Bappeda karena adanya kebocoran atau bug sistem.

• Anies Baswedan Berharap Masukan Publik dengan Melaksanakan Uji Coba Jalur Sepeda Sepanjang 63 Km