UPDATE Ditanya e-Budgeting, Ahok Sebut Anies Terlalu Over Pintar

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai gubernur sekarang Anies Baswedan terlalu pintar (smart).

Hal itu dikatakan Ahok saat diminta tanggapan tentang komentar Anies yang menilai sistem e-budgeting warisan gubernur sebelumnya tidak pintar meski sudah berbentuk digital.

“Bisa nanya ke Ibu Tuty mantan Kepala Bappeda DKI (Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan mantan anak magang saya dulu,” kata Ahok melalui pesan singkat kepada wartawan pada Kamis (31/10/2019).

“Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena pak Anies terlalu over smart,” tambah Ahok.

Menurut dia, sistem e-budgeting yang dibuat saat kepemimpinannya itu dapat mengetahui adanya potensi mark up atau penggelembungan anggaran.

Kata dia, sistem tersebut sudah tersusun dengan baik, sehingga pegawai pemerintah daerah tidak bisa asal memasukan kegiatan.

• VIRAL Pasien Siuman Setelah Koma 10 Tahun Bocorkan Informasi dari Mulutnya yang Sangat Mengagetkan

“Iya bisa tahu beli apa aja dari perencanaan awal yang sudah masuk, dan sistem semua nggak bisa asal masukin. Kan sistem sudah diinput harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah,” ujar Ahok.

Ahok mengatakan, rincian komponen rill beserta nilai anggaran seharusnya sudah disusun di sistem e-budgeting.

Dengan demikian, penganggaran yang dilakukan pemerintah melalui sistem e-budgeting bisa dikontrol dengan baik.

• TERUNGKAP Isu Bu Tien Wafat karena Baku Tembak Rumor, Mantan Kapolri Bantah Isu Negatif Tersebut

“Iya harus (dimasukan rincian komponen) dari awal dan jadi mudah kontrolnya,” katanya. (faf)

Pimpinan Jangan Tinggal Tanda Tangan Saja

Sebelumnya Wartakotalive melaporkan, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mengevaluasi temuan anggaran lem aibon dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang mencapai Rp 82,8 miliar.

Rustam meminta pemimpin di setiap unit teliti dengan pengajuan anggaran.

Kata Rustam, jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat hingga Lurah harus serius memperbaiki mekanisme pengusulan perencanaan penganggaran.

• HEBOH Acara Pemakaman Berantakan Gara-gara Pelayat Mabuk Setelah Makan Kue, Ini Kronologinya

"Awasi itu secara ketat dan berjenjang mulai dari esselon terendah dampai dengan esselon tertinggi di satu unit Organisasi Perangkat Daerah," kata Rustam dalam keterangan tertulisnya.

Setiap koordinator bidang kata Rustam harus bertanggung jawab atas usulan di bawah koordinasinya.

Oleh karenanya ia mengimbau seluruh pimpinan unit Organasasi Perangkat Daerah harus mengecek secara teliti dan detail pengusulan perencanaan penganggaran yang dibuat anak buah.

• Bedeng Proyek Terbakar, Kerugian Capai Rp150 Juta

"Jangan semua pekerjaan tersebut diserahkan kepada anak buah, sementara pimpinan hanya tinggal tanda tangan saja," sindir Rustam.

Lebih parah lagi kata Rustam kalau pekerjaan tersebut hanya diberikan kepada operator saja.

"Sudah pasti hasilnya seperti yang terjadi selama ini. Kata kuncinya adalah kontrol dan kendali pimpinan secara berjenjang," jelas Rustam.

• TERUNGKAP Pemandu Wisata Disengat Tawon hingga Mati Bikin Takut Wisatawan, Ini Kronologinya

Ia meminta seluruh jajarannya mengevaluasi kasus tersebut sebagai pembelajaran ke depan.

"Perbaiki.... untuk ke depan yang lebih baik!" tandasnya.

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi sebelumnya mengaku tidak tahu menahu soal penganggaran lem aibon yang dimuat di website APBD DKI Jakarta.

Rustam mengatakan, jabatannya tidak berkaitan langsung dengan suku dinas di Pemerintah Kota.

"Soal aibon itu usulan perencanaan untuk APBD 2020 yang buat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat," kata Rustam dalam keterangan tertulisnya Sabtu (30/10/2019).

Sebab jelas Rustam, jabatan Wali Kota di Jakarta bersifat administratif bukan bersifat otonom.

Sehingga Kepala Suku Dinas itu bukan aparat organik Wali Kota tetapi aparat organiknya Kepala Dinas Provinsi.

"Jadi soal apakah salah input, salah ketik atau salah perencanaan, itu urusan Kepala Suku Dinas atau Kepala Dinas Provinsi," jelas Rustam.

Ia juga tidak terima kalau kesalahan ditimpakan kepadanya. "Lalu kenapa Wali Kota yang disalahkan?" tandas Rustam.

Salah Ketik

Rustam Effendi sebelumnya buka suara terkait anggaran lem aibon yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar.

Ia menduga ada salah ketik pada anggaran tersebut.

Rustam mengaku tidak tahu menahu soal pengajuan lem aibon tersebut.

Menurutnya, itu sepenuhnya kewenangan dinas terkait.

"Tapi barang kali ada salah tulis, masa sampai Rp82,8 miliar, dicek ulang saja, karenakan ada pembahasan, kadang-kadang ada salah tulis," kata Rustam di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Sebab jelas Rustam memang mustahil siswa diberikan lem aibon hingga 2 bulan sekali.

"Gak mungkinlah orang di kasih lem aibon 2 bulan sekali, satu orang dikasih aibon, buat apaan?" ujar Rustam.

Namun demikian kata Rustam agar lebih jelas hanya Kepala Dinas Pendidikan yang mengetahui hal tersebut.

"Mereka itu kan tidak di bawah saya, bukan tanggung jawab saya," jelas Rustam.

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta angkat bicara mengenai cuitan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengenai pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar.

Pihak dinas menduga, terjadi kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2020.

“Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi wartawan pada Selasa (29/10/2019) malam.

Susi mengatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, bahwa item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Dia memastikan, tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

“Itu ATK (alat tulis kantor) dan kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Susi meminta waktu untuk mengusut pihak yang menginput pembelian lem sebanyak Rp 82,8 miliar.

Namun dia memastikan, bahwa apa yang ditayangkan di website apbd.jakarta.go.id terdapat kesalahan input nilai dan item yang diajukan.

“Kami cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat, kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25/10/2019) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya,” katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp 82 miliar.

Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana.

Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh oembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanuak dua kaleng setiap bulan.

“Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa,” ungkap William pada Selasa (29/10/2019) malam. (m24)