Lem Aibon Seharga Rp 82,8 Miliar, PSI Soroti Kejanggalan KUA PPAS DKI Jakarta 2020

1. Meminta dokumen-dokumen APBD 2020 diunggah ke http://apbd.jakarta.go.id, sehingga tidak hanya anggota DPRD saja, tetapi masyarakat juga mengetahui tahapan dan besaran penganggaran.

2. PSI meminta data serapan anggaran setiap SKPD di DKI Jakarta lima tahun terakhir.

Sebab, pihaknya mencatat adanya realisasi pendapatan baru mencapai 65 persen atau sekira Rp 48,8 triliun dan diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp 12 triliun pada tahun 2020 mendatang.

"Ini kan menjadi peningkatan, sehingga kami meminta juga bagaimana sih evaluasi dan strategi pendapatan untuk mencapai pendapatan tersebut. Mungkin kami bisa diberikan data analisisnya, khususnya dari sektor pajak dan retribusi," jelasnya.

3. PSI minta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan terkait realisasi atau penyerapan kegiatan hingga komponen atau daftar aset daerah Pemda DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

4. Pemprov DKI Jakarta diminta untuk buka proposal hibah selama era kepemimpinan Anies, sehingga terlihat besaran peningkatan hibah.

"Mengkritisi penggunaan APBD 2020 di Komisi Pemerintahan. Setiap anggaran yang tidak efisien, pangkas!," tegasnya.

Postingannya pun disambut ramai warga net.

Sebagian memberikan dukungan, tetapi tidak jarang justru menyerang PSI yang dinilai tidak mengetahui peran dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Dimulainya ada PSI di DPRD, sepertinya Pemprov DKI semakin berkeringat dan gerah.. Tetap semangat ya kawan2 @psi_id. Tagih terus informasi ttg APBD DKI," tulis Suhada lewat akun @ammarsuhada.

"Giniloh, kalau jadi anggota DPRD DKI mbok ya MINIMAL banget harap tahu website2nya DKI lah. Masak gak tahu soal website ebansos? Masak gak tahu soal website Monevnya Bappeda terutama soal penyerapan anggaran?," tulis Elisa lewat akun @elisa_jkt.

"Ini pemprov DKI Training anggota DPRD gak sih?," tambahnya. (dwi)