Anggaran Pulpen DKI Jadi Rp 18 Miliar dari Semula Rp 124 Miliar, Ini Penjelasan Sudin Pendidikan

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, Ade Narun menjelaskan terkait pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana yang menyebutkan anggaran pengadaan pulpen untuk tahun 2020 sebesar Rp 124 miliar.

Ade menceritakan pada periode Maret hingga April atau triwulan kedua, sekolah-sekolah di wilayah 1 Jakarta Timur mengisi Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS).

Beberapa poin di RAKS berisi rencana anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) yang harus diisi setiap sekolah sekolah.

"Pengajuan dilakukan sejak triwulan kedua Maret sampai April. Di tempat saya (wilayah 1) ada hampir 400 sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK," kata Ade saat dikonfirmasi, Rabu (30/10/2019).

• Hasil Penyisiran RAPBD DKI oleh Fraksi PSI, Dana Lem, Pulpen, Server, hingga Komputer yang Fantastis

Pengajuan dilakukan saat dirinya belum menjabat sebagai Kasudisdik Wilayah I Jakarta Timur.

Beberapa kebutuhan siswa di sekolah negeri Jakarta disebutnya memang dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2020.

"Pengajuan dilihat dari kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan siswa di sekolah. Kita lihat kebutuhannya seperti apa," ujarnya.

Kala itu, berdasarkan informasi yang didapatkannya, setiap sekolah mengajukan belanja ATK yang dihitung berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolahnya.

Setelah diestimasi dari sekitar 400-an sekolah, muncul lah total pengajuan anggaran ATK 2020 mencapai Rp 124 miliar.

"Jadi infonya yang saya dapat. Awalnya itu kan kita ada anggaran, kan anggaran itu gini, X jumlah siswa dikalikan X rupiah. Nah kisarannya segitu. Dimasukan saja dulu," ungkap Ade.

Namun demikian, staf dari Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur melakukan salah input data.

Anggaran Rp 124 miliar yang dimasukkan ke dalam e-budgeting dituangkan ke dalam poin pengadaan pulpen.

Padahal ATK tak hanya berupa pulpen semata, melainkan juga meliputi kebutuhan siswa dan sekolah, seperti kertas, tipe x, dan pensil.

"Awalnya dulu input budgeting ada buat ATK dan lain-lain. Saat dimasukan, waktu itu yang penting anggaran terserap dulu, oleh staf dimasukan di mana saja, nanti setelah itu masuk, dibuatlah rinciannya ke dalam RAKS itu dimasukan semuanya."

"Harusnya (pengadaan anggaran) buat ATK, tapi dimasukan ke dalam rekening pulpen. Padahal selain pulpen, ada kertas pensil dan lain-lain," jelasnya.

Hingga kemudian, RAKS pulpen sebesae Rp 124 miliar tersebut muncul dan dikritisi oleh William.

Padahal Ade menuturkan anggaran tersebut belum final dan pihaknya sudah merevisi anggaran tersebut yang kini totalnya hanya Rp 18 miliar.

"Tadi dicek anggaran ATK (hasil revisi) cuma Rp 18 miliar, tidak segitu (Rp 124 miliar). Setelah direvisi dana mengerucut. Tapi itu (Rp 18 miliar) kan buat bermacam-macam ATK," tutur Ade.

Ade mengatakan RAKS sebesar Rp 18 miliar pun masih harus direvisi pihaknya sehingga pengadaan anggaran masih bisa ditekan lagi.

"Itu pun belum final itu masih rancangan, karena beritanya kemana-mana. Artinya ini kan rancangan ini belum selesai. Ada yang salah bisa saja terjadi. Tapi tujuannya, akhirnya tentunya kita untuk kepentingan masyarakat. Artinya untuk siswa," kata Ade.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya baru saja menyatakan bahwa anggaran pengadaan pulpen di Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur untuk tahun 2020 mencapai Rp 124 miliar.

William mengatakan bahwa usulan anggaran itu mereka dapat saat mengakses apbd.jakarta.go.id. Namun, belakangan situs tersebut tidak lagi menampilkan usulan anggaran di tahun 2020.