Hasil Penyisiran RAPBD DKI oleh Fraksi PSI, Dana Lem, Pulpen, Server, hingga Komputer yang Fantastis

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai banyak kegiatan di Pemprov DKI Jakarta yang tidak bisa diterima akal sehat. Hal itu terungkap saat PSI menyisir dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkapkan, tidak hanya lem aica aibon senilai Rp 82,8 miliar, namun dia juga menemukan kegiatan belanja lain yang terindikasi pemborosan anggaran.

Misalnya pembelian pulpen senilai Rp 123 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, pembelian server Jakarta Smart City senilai Rp 65 miliar, dan pembelian komputer senilai Rp 132 miliar.

“Beberapa usulan yang saya paparkan ini belum semuanya, karena banyak sekali temuan aneh-aneh yang anggarannya besar, namun tidak bisa diterima akal sehat publik,” ujar William pada Rabu (30/10/2019).

William mengatakan, kegiatan yang tidak bisa diterima akal sehat misalnya pembelian lem aica aibon untuk 37.500 pelajar selama setahun.

Kata dia, satu pelajar di bawah Sudin Wilayah 1 Jakarta Barat akan memproleh dua kaleng lem aica aibon selama setahun bila anggaran itu disetujui.

Kemudian pembelian pulpen Rp 123 miliar dengan harga satuannya Rp 105.000. Sementara harga pulpen di pasaran rata-rata berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.500 per unit.

Lalu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City senilai Rp 65 miliar untuk pembelian smart storage dan komponen lain.

“Saya pernah berkunjung ke Jakarta Smart City dan ternyata sepertinya tidak perlu adanya smart storage tambahan untuk menyimpan data, jadi buat apa pengadaan sebesar ini. Belum lagi pengajuan tambahan storage server 10 unit dan per 1 unit harganya Rp 1,2 miliar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, William juga mempertanyakan pembelian komputer Rp 132 miliar untuk 7.313 unit.

Kata dia, yang mengejutkan adalah satu unit perangkat komputer itu harganya Rp 15 juta untuk digunakan para murid.

“Komputer level apa sih yang mau dipakai Dinas Pendidikan sampai membeli komputer seharga Rp 15 juta per unit,” ungkapnya.