Jimly Asshiddiqie: Sikap Paling Pragmatis Adalah Capres Jadi Menhan

"Tadi beliau ingatkan kepada saya dan semua jajaran."

• Bahas Loyalitas Prabowo, Adian Napitupulu dan Arief Poyuono Berdebat Soal Istilah Pembantu Presiden

"Tugas Menhan sangat berat, harus ikut membantu Presiden RI khususnya, dan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keamanan."

"Oleh karena itu negara ini bisa sangat-sangat repot, dan itu saya terima dari beliau," papar Prabowo Subianto.

Tidak hanya itu, dalam sesi tanya jawab, ia pun menyatakan komitmennya untuk mempelajari semua program yang belum sempat terwujud terkait TNI.

• Tolak Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Tri Rismaharini: Saya Harus Jaga Surabaya!

Untuk itu, ia mengatakan akan bekerja sama dengan Presiden dan Kementerian terkait.

"Saya mau pelajari semua masalah, saya pelajari, dan bersama-sama dengan Mabes TNI dengan tiga angkatan, dengan staf di Kemhan, staf Menlu."

"Dan dengan Presiden sendiri kita mencari solusi yang terbaik, ya saya kira itu. Saya tidak bisa kasih komentar, karena saya belum duduk di kantor," ucapnya.

Demokrasi Gotong Royong

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan publik soal alasan dirinya menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Dia menjelaskan, ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong, dan di Indonesia tidak ada istilah oposisi seperti di negara lain.

Sehingga, orang nomor satu di Indonesia ini merasa, tidak ada salahnya Prabowo Subianto yang bersaing di Pilpres 2019, bergabung dengan pemerintahannya, untuk kebaikan bangsa dan negara.

• PA 212 Desak Prabowo Pulangkan Rizieq Shihab Setelah Jabat Menhan, NasDem Bilang Tidak Relevan

"Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak?"

"Dan memang sistem presidensial yang kita miliki ini tidak kayak di luar."

"Biasanya ada dua partai besar, ini ndak. Meskipun dua yang berkompetisi, tapi partainya banyak."

• Di Rapat Kabinet Perdana, Jokowi Ungkap Pernah Ada Menteri Menolak Hadiri Rapat Menko

"Kita memang masih menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara ke depan," tuturnya, Kamis (24/10/2019), di Istana Merdeka.