Banyak Manfaat, Program Bedah Rumah Kementerian PUPR Tetap Dilanjutkan

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Banyak Manfaat, Program Bedah Rumah Kementerian PUPR Tetap Dilanjutkan - warkot_pupr-01.jpg
Istimewa
Banyak Manfaat, Program Bedah Rumah Kementerian PUPR Tetap Dilanjutkan
Banyak Manfaat, Program Bedah Rumah Kementerian PUPR Tetap Dilanjutkan - warkot_pupr-02.jpg
Istimewa
Banyak Manfaat, Program Bedah Rumah Kementerian PUPR Tetap Dilanjutkan
Banyak Manfaat, Program Bedah Rumah Kementerian PUPR Tetap Dilanjutkan - warkot_pupr-04.jpg
Istimewa
Banyak Manfaat, Program Bedah Rumah Kementerian PUPR Tetap Dilanjutkan

WARTA KOTA,JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk masyarakat akan tetap dilanjutkan pada tahun depan. Untuk itu, Kementerian PUPR berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya dan masyarakat untuk bersama-sama membangun rumah secara swadaya.

“Program BSPS atau bedah rumah untuk masyarakat akan tetap dilanjutkan karena memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di daerah,” ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Johny Fajar Sofyan Subrata di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (25/10/2019).

Johny menjelaskan, pemenuhan hunian di Indonesia berdasarkan fakta yang ada terbagi menjadi empat jenis yakni membangun sendiri rumah atau swadaya, membeli rumah bukan dari pengembang, membeli rumah dari pengembang dan lainnya seperti rumah warisan orang tua maupun hibah.

“Sekitar 70 persen masyarakat membangun rumah secara swadaya,” terangnya.

Tahun 2020 mendatang, kata Johny, Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana senilai Rp 4,358 Triliun untuk melakukan Program BSPS atau bedah rumah sebanyak 181.365 unit rumah di seluruh Indonesia. Pelaksanaan program BSPS terdiri dari dua jenis yakni peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru.

Lebih lanjut, Johny menerangkan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR jumlah bantuan bedah rumah yang dilaksanakan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah rumah yang berhasil di bedah atau ditingkatkan kualitasnya sebanyak 82.245 unit.

Sedangkan tahun 2016 angkanya meningkat menjadi 97.888 unit. Pada tahun 2017 jumlahnya 112.732 unit dan di tahun 2018 melonjak ke angka 201.304 unit.

“Tahun 2019 ini kami menglokasikan Program BSPS atau bedah rumah untuk 242.300. Program tersebut dilaksanakan melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 236.817 unit dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 5.483 unit,” terangnya.

Hingga bulan Oktober ini, imbuh Johny, capaian Program BSPS sudah disalurkan sebanyak 81 persen dan progress pembangunan fisik sebesar 69,6 persen. Pembangunan rumah swadaya pada belum bisa memenuhi keinginan masyarakat karena adanya keterbatasan anggaran tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.

“Saya berharap pemerintah daerah dapat mereplikasi program sejenis program BSPS di wilayahnya dan mendorong lembaga-lembaga yang peduli terhadap perumahan untuk mengalokasikan dananya untuk membangun atau memperbaiki RTLH di wilayahnya masing-masing,” kata Johny.

Sebagai informasi, rumah swadaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Sedangkan BSPS adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan kesawadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya (PSU).

Beberapa prinsip pelaksanaan BSPS antara lain adalah mendorong masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan rumahnya sendiri. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara masyarakat didampingi dengan tenaga fasilitator lapangan (TFL) membentuk kelompok dan bergotong royong dalam proses pembangunan rumahnya.

Beberapa kriteria masyarakat penerima BSPS antara lain WNI yang sudah berkeluarga, memiliki / menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau menempati satu-satunya rumah yang tidak layak huni, belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah program perumahan, memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Propvinsi (UMP) dan bersedia melakukan pembangunan rumah secara swadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

“Besaran bantuan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 Tentang besaran Nilai dan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan rumah baru adalah Rp 35 juta. Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta. Jumlah bantuan tersebut merupakan dana untuk bahan bangunan dan upah kerja tukang,” terangnya.

Editor: Andy Prayogo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved