Breaking News:

Pelantikan Presiden

Ini Segudang Utang Jokowi di Periode Kedua yang Menanti Dituntaskan, Simak Rinciannya

Di periode kedua masyarakat memberikan kesempatan untuk Jokowi menunaikan utang janjinya di Pilpres 2014.

Setneg.go.id
Foto resmi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera dilantik kembali menjadi Presiden RI Minggu (20/10/2019). Sebelumnya Jokowi telah menjabat sebagai Presiden selama 5 tahun bersama Kabinet Kerja yang disusunnya.

Pada 20 Oktober 2014 lalu, Presiden Jokowi sudah mengucapkan sumpah yang sama berikut dengan janji-janjinya saat kampanye.

Meski demikian, beberapa janji Jokowi dianggap belum tuntas saat periode pertama pemerintahannya.

Berikut Wartakotalive.com rangkum 7 janji Jokowi yang belum tuntas di periode pertama

1. Janji Menuntaskan Kasus HAM masa lalu

Saat Pilpres 2014, Jokowi dan JK menawarkan program pemuatan materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada kurikulum pendidikan umum.

Pasangan itu juga berjanji menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.

Hal itu tertuang dalam visi misi Jokowi- JK yang dimuat dalam dokumen pendaftaran pasangan capres dan cawapres yang diunggah Komisi Pemilihan Umum ke situs web www.kpu.go.id.

Dalam visi misi sebanyak 41 halaman itu, Jokowi-JK menyatakan perlu memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta di dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri.

Dikutip Kompas.com pasangan ini berkomitmen akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. Dijelaskan, kasus HAM masa lalu masih menjadi beban politik bagi bangsa Indonesia.

Meski demikian seperti diketahui tidak ada satupun kasus tersebut yang berhasil diselesaikan Jokowi. Buktinya hingga kini aksi Kamisan masih rajin di gelar di depan Istana Negara.

Di antara peserta aksi ialah ibu dari korban kerusuhan Mei dan Trisakti.

2. Janji Tolak Utang Luar Negeri

Saat Pilpres 2014, Jokowi dan JK dengan tegas akan menolak utang luar negeri. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengatakan, pasangan Jokowi JK secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014) dikutip Kompas.com

Sayangnya janji itu tidak dipenuhi Jokowi-JK selama 5 tahun terakhir. Tercatat utang Indonesia malah semakin membengkak dari zaman pemerintahan sebelumnya.

Utang di era Jokowi tercatat naik 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibanding era SBY.

Pemerintah berdalih utang tetap aman meski mengalami kenaikan. Sebab kata mereka utang tersebut digunakan untuk pembangunan produktif seperti infrastruktur. 

3. Janji Ekonomi Tumbuh 7 Persen

Saat Pilpres 2014 Jokowi optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tembus 7 persen. Kuncinya kata Jokowi ada tiga hal, yakni iklim investasi, regulasi, dan peningkatan ekspor berbasis industri.

“Ke depan, saya meyakini bahwa ekonomi kita bisa tumbuh di atas 7 persen, dengan catatan iklim investasi beserta regulasinya itu betul-betul terbuka dan memberikan kesempatan untuk investor lokal bergerak menciptakan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya, Minggu (15/6/2014).

Namun 5 tahun berselang janji tinggal janji. Jokowi dan kabinetnya di ekonomi belum bisa melakukan deregulasi besar-besaran.

Ekspor dan investasi Indonesia tidak mengalami perubahan. Di sektor investasi bahkan Jokowi pernah terangan-terangan menegur Kemenko Perekonomian Darmin Nasution karena Indonesia kalah telak dengan Vietnam.

4. Janji Revolusi Mental

Saat Pilpres 2014 Jokowi menyebut bahwa "revolusi mental" adalah visi dan misinya saat ditanya oleh presenter Metro TV, Prisca Niken, dalam dialog langsung di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2014) malam.

"Satu yang penting, revolusi mental dari negativisme menjadi positivisme," ujar Jokowi dikutip Kompas.com

Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara besar. Namun, masyarakat Indonesia sering tidak percaya diri saat menghadapi tantangan-tantangan zaman.

Oleh sebab itu, pola pikir rakyat Indonesia harus diubah melalui kepemimpinan dirinya.

"Akan ada program yang saya buat untuk mencapai target itu. SDM kita punya, sumber daya kita punya. Harus ada desain kebijakan yang besar untuk mencapai ini," lanjut Jokowi.

Sayangnya, selama lima tahun menjabat, masyarakat tidak pernah mendengar program jelas dari revolusi mental itu sendiri.

Bahkan saat Pilpres 2019 Indonesia harus bertubi-tubi alami konflik horizontal karena hoaks dan ujaran kebencian.

5. Janji Selesaikan Konflik Papua

Di Pilpres 2014 lalu Jokowi mengatakan, salah satu langkah penyelesaian konflik di tanah Papua adalah komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan masyarakat yang bertikai.

"Kuncinya di komunikasi. Kalau pemimpinnya kerap mengunjungi masyarakat, mengunjungi Papua, maka akan ada dialog," ujar Jokowi di rumah adat Kampung Yoka, Jayapura, Kamis (5/6/2014).

Jokowi berjanji akan melakukan pendekatan komunikasi dan pendekatan kesejahteraan untuk selesaikan konflik Papua.

Selama lima tahun terakhir infrastruktur di Papua memang terbangun cukup masif. Sayangnya pendekatan pembangunan infrastruktur itu tidak dibarengi dengan pendekatan komunikasi seperti yang digadang-gadang terdahulu.

Di beberapa konflik Papua, Jokowi masih kerap melakukan pendekatan secara militerisme. Tidak ayal hal tersebut membuat konflik semakin memanas dan berkepanjangan.

6. Janji Stop Impor Pangan

Calon presiden Joko Widodo mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla.

Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014) dikutip kompas.com.

Nyatanya, di bawah Menteri Amran Sulaiman Indonesia tetap hobi melakukan impor pangan. Misalnya saja yang baru-baru ini heboh soal dibukanya keran impor daging sapi sebanyak 30 ribu ton.

Kedelai dan beras juga masih menjadi komoditas impor favorit Indonesia.

7. Janji Perkuat Pemberantasan Korupsi

Terakhir janji soal perkuat pemberantasan korupsi menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Lebih-lebih ketika Jokowi memberi lampu hijau terhadap revisi UU KPK yang dianggap bisa melemahkan pemberantasan korupsi Indonesia.

Padahal janji pemberantasan korupsi masuk ke dalam salah satu poin Nawacita Jokowi. Jokowi berjanji akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Janji Jokowi ini ditagih oleh masyarakat lewat Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.

Diharapkan lewat Perppu tersebut pemberantasan korupsi bisa diselamatkan dari bahayanya UU KPK.

Penulis: Desy Selviany
Editor: Andy Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved