Ini Segudang Utang Jokowi di Periode Kedua yang Menanti Dituntaskan, Simak Rinciannya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera dilantik kembali menjadi Presiden RI Minggu (20/10/2019). Sebelumnya Jokowi telah menjabat sebagai Presiden selama 5 tahun bersama Kabinet Kerja yang disusunnya.

Pada 20 Oktober 2014 lalu, Presiden Jokowi sudah mengucapkan sumpah yang sama berikut dengan janji-janjinya saat kampanye.

Meski demikian, beberapa janji Jokowi dianggap belum tuntas saat periode pertama pemerintahannya.

Berikut Wartakotalive.com rangkum 7 janji Jokowi yang belum tuntas di periode pertama

1. Janji Menuntaskan Kasus HAM masa lalu

Saat Pilpres 2014, Jokowi dan JK menawarkan program pemuatan materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada kurikulum pendidikan umum.

Pasangan itu juga berjanji menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.

Hal itu tertuang dalam visi misi Jokowi- JK yang dimuat dalam dokumen pendaftaran pasangan capres dan cawapres yang diunggah Komisi Pemilihan Umum ke situs web www.kpu.go.id.

Dalam visi misi sebanyak 41 halaman itu, Jokowi-JK menyatakan perlu memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta di dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri.

Dikutip Kompas.com pasangan ini berkomitmen akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. Dijelaskan, kasus HAM masa lalu masih menjadi beban politik bagi bangsa Indonesia.

Meski demikian seperti diketahui tidak ada satupun kasus tersebut yang berhasil diselesaikan Jokowi. Buktinya hingga kini aksi Kamisan masih rajin di gelar di depan Istana Negara.

Di antara peserta aksi ialah ibu dari korban kerusuhan Mei dan Trisakti.

2. Janji Tolak Utang Luar Negeri

Saat Pilpres 2014, Jokowi dan JK dengan tegas akan menolak utang luar negeri. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengatakan, pasangan Jokowi JK secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014) dikutip Kompas.com

Sayangnya janji itu tidak dipenuhi Jokowi-JK selama 5 tahun terakhir. Tercatat utang Indonesia malah semakin membengkak dari zaman pemerintahan sebelumnya.