Bagaimana Prospek Bisnis Properti Tahun Depan?

WARTA KOTA, PALMERAH--- Tahun 2020, bisnis properti diprediksi masih belum menunjukkan pergerakan signifikan, kendati beberapa pengembang sudah mulai melansir proyek-proyek baru.

Hal ini menyusul kinerja sejumlah sub sektor yang mengalami tekanan, untuk tidak dikatakan stagnan.

Terutama perkantoran di area CBD Jakarta yang diserbu melimpahnya pasokan baru hingga 561.000 meter persegi hingga akhir tahun.

Sementara di sisi permintaan, tak juga mengalami peningkatan yakni hanya 174.000 meter persegi terserap sepanjang 2019.

• Harga Bitcoin Anjlok, Gara-gara Pemilik Situs Porno Anak Dimodali dengan Bitcoin

Bandingkan dengan tingkat serapan 2017-2018 yang mencapai 429.000 meter persegi.

Meskipun perusahaan-perusahaan berbasis teknologi dan informasi, perdagangan daring, serta pengelola ruang kerja bersama (co-working space) demikian ekspansif, namun tidak serta-merta mengatrol jumlah permintaan secara kumulatif.

Akibatnya, segmen rental atau sewa pun tertekan dan terus turun satu persen menjadi rata-rata Rp 270.971 per meter persegi per bulan.

Melihat kinerja perkantoran tersebut, tak keliru jika Head of Advisory JLL, Vivin Harsanto, mengatakan, bisnis properti tahun depan belum akan pulih.

• Sisi Lain Rumah Tangga Orang Terkaya di Dunia, Warren Buffet Dijodohkan oleh Istri Pertamanya

"Kami prediksi pemulihan baru terjadi pada 2021 mendatang, saat pasokan perkantoran berada di angka 200.000 meter persegi. Ini akan terjadi keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Tahun 2020 pasokan masih banyak ya sekitar 300.000 meter persegi," kata Vivin kepada Kompas.com.

Demikian halnya dengan sub sektor hunian, utamanya apartemen, yang terus melemah sejak 2016 hingga kuartal III-2019.

Bahkan, pada kuartal III-2019, tingkat penjualan apartemen hanya 64 persen dari total 159.000 unit pasokan.

Atau terburuk sejak 2012.

• Sultan Mah Kalah, Daftar Belanja Miliader Dunia: Mulai dari Mobil Hingga Jet Tempur MiG-29

Padahal, pemerintah telah menerapkan relaksasi terkait kebijakan fiskal, terutama pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) dan pelonggaran rasio loan to value (LTV) oleh Bank Indonesia untuk kredit pembiayaan properti sebesar lima persen.

Sayangnya kebijakan-kebijakan baru itu pun tak kunjung mampu mendongkrak bisnis properti siuman dari pingsan panjangnya.

Insentif apalagi yang harus disuntikkan untuk sektor ini agar bangkit dari perlambatan yang sudah berlangsung hampir lima tahun?