Profil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang Terciduk OTT KPK, Setelah Bupati Indramayu, Timnya Berbeda

Kasus Bupati Indramayu belum juga tuntas, KPK sudah menangkap lagi kepala daerah melalui operasi tangkap tangan ( OTT).

Kali ini Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Hal itu dikonfirmasi Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10/2019).

"Ada tim lain yang ditugaskan di Medan. Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota dan swasta," kata Febri.

• BREAKING NEWS: Safari OTT KPK Berlanjut, Kali Ini Giliran Wali Kota Medan yang Diangkut

• Setelah di Indramayu, KPK Langsung Gelar OTT di Kalimantan Timur dan Jakarta, 8 Orang Diciduk

• Ini Profil dan Pesan Terakhir Bupati Indramayu Sebelum Terjaring OTT KTP, Jatuh Bangun itu Biasa

Tim KPK juga mengamankan uang lebih dari Rp 200 juta dalam serangkaian OTT tersebut.

Febri mengatakan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan dinas Pemerintah Kota Medan.

"Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata dia.

KPK memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari orang-orang yang diamankan tersebut. Hasil OTT akan disampaikan secara rinci lewat konferensi pers.

• Operasikan Ponsel Tanpa Menyentuh, Ini Spesifikasi Lengkap dan Harga Google Pixel 4 dan Pixel 4 XL

Pihak KPK sendiri belum memberikan informasi kapan tepatnya konferensi pers dilaksanakan.

Siapa Dzulmi Eldin

Dzulmi Eldin lahir di Medan, Sumatera Utara, 4 Juli 1960; (59 tahun).

Ia adalah Wali Kota Medan yang menjabat sejak 18 Juni 2014 hingga 26 Juli 2015.

Menurut Wikipedia, Eldin pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan sejak 26 Juli 2010 hingga 15 Mei 2013

Lalu Plt. Wali Kota Medan yang menjabat sejak 15 Mei 2013 hingga 18 Juni 2014.

• JELANG Persib vs Persebaya, Tiket Nonton Sudah Bisa Dibeli Mulai Rp 45.000 Sampai Rp 112.500

Berikut Jejak Kariernya

Kepala Seksi Dinas pendapatan Deli Serdang (1992)

Camat Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang (1993) dan Lubuk Pakam (1997)

Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara

Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan

Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan (2007)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan

Wakil Wali Kota Medan (2010-2013)

Plt. Wali Kota Medan (2013-2014)

Wali Kota Medan (2014-sekarang)

• Penyesalan Nikita Mirzani Saat Kedua Orangtuanya Telah Tiada

Pendidikan

S1 - STIA-Lembaga Admnistrasi Negara, Bandung

S2 ‐ Universitas Satya Gama, Jakarta (2003)

Kasus Bupati Indramayu

KPK menduga Bupati Indramayu Supendi menerima uang dari rekanan proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indramayu.

• Flavonoid dalam Apel dan Secangkir Teh Hijau Mencegah Serangan Jantung dan Kanker

Bupati Indramayu Supendi (SP) ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR.

Supendi diduga menerima uang gratifikasi Rp 200 juta.

"Bupati SP diduga menerima total Rp 200 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang itu diduga diberikan supaya rekanan tersebut memperoleh pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indramayu.

"Diduga ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari rekanannya kepada Bupati Indramayu untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Indramayu," kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2019).

Namun demikian, Agus belum membeberkan informasi terkait perkara yang menjerat Supendi itu secara lebih jauh.

• Timnas Indonesia Dikalahkan Vietnam 1-3, Pelatih Simon McMenemy Ketakutan Diintimidasi Suporter

Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya menyebut ada delapan orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan, Senin (14/10/2019) malam kemarin.

Febri menuturkan, delapan orang yang diamankan itu terdiri dari Bupati Indramayu, ajudan bupati, pegawai, rekanan, Kepala Dinas PU Indramayu serta pejabat Dinas PU Indramayu lainnya.

Adapun, uang yang diamankan KPK dalam OTT tersebut berjumlah ratusan juta rupiah.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Informasi mengenai perkara yang menjerat Supendi dkk itu akan disampaikan lewat konferensi pers yang waktunya belum ditentukan.

• Perang Redmi Note 8 Pro Vs Realme XT di Medsos, Sama-sama Andalkan Kamera 64 MP Rilis Selang 6 Hari

Sementara itu Duit ini diterima Supendi dari Carsa AS (CAS), pihak swasta yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu.

Selain Bupati, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS) dan Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono (WT) sebagai tersangka.

KPK menyebut Omarsyah diduga menerima total Rp 350 juta. Sedangkan WT diduga menerima Rp 560 juta selama 5 kali pada Agustus dan Oktober 2019.

"Uang yang diterima OMS dan WT diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan bupati, pengurusan pengamanan proyek dan kepentingan sendiri," kata Basaria.

Menurut KPK, pemberian yang dilakukan CAS kepada Bupati Indramayu dan pejabat Dinas PUPR diduga bagian dari commitment fee 5-7 persen dari nilai proyek.

• Disebut Sebagai Film Terbaik Sutradara Andibachtiar Yusuf, Love For Sale 2 Segera Diputar di Bioskop

CAS diketahui mendapatkan 7 proyek pekerjaan di Dinas PUPR dengan nilai proyek Rp 15 miliar.

Ketujuh proyek pembangunan jalan dikerjakan CV Agung Resik Pratama dan juga pinjam bendera ke perusahaan lain.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tangkap Wali Kota Medan",  Penulis : Dylan Aprialdo Rachman