TERUNGKAP Veronica Koman Tiap Hari Dapat Ancaman Dibunuh dan Diperkosa, Hasil Investigasi BBC

PALMERAH, WARTAKOTALIVE.COM - Isu Papua menarik perhatian dari media BBC dan Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Bahkan BBC dan ASPI melakukan investigasi gabungan terkait isu Papua.

Hasil investigasi yang dilakukan selama 2 bulan yakni, ditemukan keberadaan jaringan bot dan informasi palsu dalam menyebarkan propaganda propemerintah mengenai isu Papua.

Demikian dikutip dari BBC Indonesia, Rabu (9/10/2019).

Investigasi BBC juga menemukan fakta bahwa Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia, menjadi salah satu target penyebaran distorsi informasi terkait Papua.

Selain distorsi informasi, Veronica juga menerima ancaman pembunuhan dan perkosaan.

"Sering sekali dapat ancaman perkosaan dan pembunuhan, setiap hari. Setiap hari bukan cuma satu, banyak banget. Di Twitter, FB dan Inbox," kata Veronika Koman.

Veronica Koman kini masih menyandang status tersangka terkait sejumlah cuitannya terkait kasus rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, pertengahan Agustus lalu.

Dari pasal-pasal yang disangkakan Veronica Koman pun diancam hukuman hingga enam tahun penjara.

Meski demikian, Veronica Koman tetap menggunakan akun Twitternya dari Sydney, Australia, untuk menyebarkan informasi tentang Papua.

Veronica Koman meyakini bahwa menyajikan dan membuka informasi seluas-luasnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Papua akan dapat melawan banyaknya "distorsi informasi" di media sosial.

Berbiaya Miliaran Rupiah

Investigasi gabungan ini bekerja selama 2 bulan dan berhasil mengungkapkan fakta bahwa jaringan ratusan akun di media sosial, perusahaan, dan individu ini terkait dengan kampanye terorganisir dan berbiaya miliaran rupiah.

"Berdasar temuan dari investigasi ini, kami menduga bahwa tujuan kampanye ini adalah menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini dunia internasional mengenai Papua," kata Elise Thomas, periset dari International Cyber Policy Center di ASPI.

"Kampanye seperti ini khususnya akan menjadi lebih efektif dalam konteks Papua yang hanya punya sedikit akses pada media yang independen".