Profesor Jebolan UI Ini Tawarkan Strategi Transformasi untuk BPK

Mantan Ketua Program Pascasarjana UI ini mengusulkan strategi transformasi organisasi BPK sebagai solusi dari tantangan dan harapan masyarakat.

Profesor Jebolan UI Ini Tawarkan Strategi Transformasi untuk BPK
fia.ui.ac.id
Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si, MM

JAKARTA— Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang menjadi calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Periode 2019-2024, Prof. Dr. Chandra Wijaya M.Si MM, menekankan bahwa BPK sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara agar meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Prof Chandra dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi XI DPR RI, Kamis (5/9/2019) lalu.

Dalam makalah berjudul “Transformasi Organisasi BPK RI Dalam Rangka Peningkatan Peran Strategis BPK RI untuk Kesejahteraan Rakyat," Chandra menekankan tantangan BPK sangat besar, yakni memastikan hasil pemeriksaan yang dilakukan berkualitas dan bermanfaat, serta mencegah terjadinya korupsi di kalangan birokrat. 

BPK juga harus menyelesaian tunggakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK sampai  2018 sebesar  Rp. 131,61 Trilyun dari 126.548 temuan, serta  upaya pengembalian kerugian negara dari tahun 2005–2018 yang tersisa 1,62 Trilyun. 

Jika dirinya terpilih, Mantan Ketua Program Pascasarjana UI  ini mengusulkan strategi transformasi organisasi BPK sebagai solusi dari tantangan dan harapan masyarakat tersebut.

“Strategi transformasi dilakukan dengan melakukan penguatan visi misi dan tujuan organisasi, mindsetting pada setiap lapisan, penataan dan penguatan organisasi, peningkatan kapasitas organisasi dan kapabilitas SDM, menyusun tata kelola yang baik, melakukan audit yang terintegrasi,” ujar Prof Chandra dalam pernyataan resminya.

Strategi itu dilakukan dengan cara fokus pada hasil audit tidak hanya laporan keuangan tetapi juga audit tematik yang mencakup audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Untuk mencapai audit yang terintegrasi tersebut, menurut Chandra dapat dilakukan dengan pemanfaatan IT, big data dan data analytics. 

Selain itu Chandra juga menjanjikan akan lebih meningkatkan komunikasi antara BPK dengan Lembaga Perwakilan (baik DPR, DPD dan DPRD) melalui rapat konsultasi yang lebih intens dan membuat dashboard hasil pemeriksaan dan TLRHP sehingga dapat terpantau secara realtime baik ditingkat pusat maupun daerah oleh Lembaga Perwakilan & Pemerintah. 

Hal menarik lainnya yang diusulkan Chandra adalah, BPK tidak perlu lagi memberikan opini kepada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga karena tidak bersifat mandatory di dalam Undang-Undang yang ada.

“Jadi opini hanya diberikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (RI) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah saja,” ujarnya.

Selain itu Chandra juga berjanji akan lebih memberdayakan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit untuk dan atas nama BPK.

Dengan melakukan transformasi organisasi itu, Dosen UI ini sangat yakin BPK akan menjadi Lembaga yang bebas, mandiri dan professional sehingga mendorong pengelolaan keuangan negara agar sesuai dengan tujuan bernegara dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved