Para Akademisi dan Professor Bicara Tentang Penyebab Pergolakan di Papua

ISU tentang Papua sedang bergolak.

Berbagai problematika tentang Papua tersebut mengemuka dalam “Seminar Politik Papua”, Kamis (5/9/2019) siang di Balai Sarwono, Jakarta Selatan.

Diskusi yang digelar oleh Pusat Kajian
Otonomi Daerah (Puska Otoda) Program Studi Ilmu Politik FISIPol Universitas Kristen Indonesia itu diisi berbagai pembicara kompeten dan punya kapabilitas mumpuni 
membedah setiap segi Papua dalam kaitannya dengan Indonesia.

• Film Bebas Digarap Mira Lesmana dan Riri Riza Selama 1,5 Tahun dengan Biaya Rp 14 Miliar

Ketua Papua Centre di UKI, Antie Soleman menjelaskan problematik dasar pembangunan nasional di Papua.

“Terdapat perkembangan generasi baru Papua dan tiga dasawarsa terakhir,” kata Antie.

Oleh karena itu, lanjutnya, terjadi kebangkitan visi baru kaum
muda Papua sebagai akibat dari diaspora Papua di luar Papua yang menempuh pendidikan di berbagai daerah dan luar negeri.

“Mereka kemudian mempersoalkan keadilan pembangunan, nasib masyarakat asli Papua dan sisi kesejahteraan di tanah Papua, yang pada dasarnya tanah yang subur dan indah,” kata Antie lagi.

Lebih lanjut, menurut Antie, Etno nasionalisme tersebut, membawa implikasi pada berbagai tuntutan HAM, kekerasan masa lalu dan capaian pembangunan.

Sementara itu, pengajar Fakultas Hukum UKI, Prof. John Pieris yang pernah
menjadi ketua Komite VI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bidang kebijakan politik dan
perimbangan keuangan pusat-daerah, menegaskan bahwa masih ada banyak masalah dalam penerapan otonomi daerah di Papua.

"Otonomi dan desentralisasi kewenangan pusat yang belum maksimal, berakibat pada munculnya konflik di Papua,” kata Prof. John Pieris.

Bila masalah tersebut belum dipahami dan mendapat solusi, menurutnya akan terus terjadi konflik pusat-daerah, khususnya di tanah Papua.

“Berbagai tuntutan keamanana dan stabilitas Papua ini, memang punya dampak tinggi terhadap instabilitas politik dan keamanan dalam serta luar negeri,” kata pakar pertahanan dan diplomasi, Connie Rahakundini Bakrie, siang itu.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah segera mencari dan menerapkan strategi pendekatan baru terhadap Papua.

Harus ada pendekatan ‘outside the box’ yang lebih konkri dan berani bersama negara negara strategis yang

belum tersentuh dalam sebuah kerjasama pertahanan, keamanan, intelejen dan juga
kepemudaan.