Rusuh Papua
Dana Otsus Banyak Dikorup, Rizal Ramli: Setiap Warga Papua Diberi ATM Saja
Mekanisme penyaluran Dana Otsus Papua dianggap harus diperbaiki. Pemerintah Pusat harus menyalurkan dana langsung kepada warga Papua.
Penulis: Desy Selviany | Editor: Dian Anditya Mutiara
Menteri di era Gus Dur lainnya, Mahfud MD juga mengkritik Dana Otsus yang banyak disunat oleh para pejabat daerah Papua.
Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya Mahfud membongkar peringai pejabat Papua yang korup.
Kata Mahfud, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah, anggaran Papua cukup besar.
“Lebih dari 12 kali anggaran untuk perkepala daripada orang Jawa,” ungkap Mahfud dalam acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (3/9/2019) malam.
Setiap kepala kata Mahfud MD harusnya mendapatkan dana hingga Rp17,5 juta dari dana Otsus yang disediakan pemerintah.
“Tetapi tidak pernah sampai ke rakyatnya,” jelas Mahfud.
Padahal kata Mahfud, dibandingkan dengan Jawa, dana dari Pemerintah Pusat yang disediakan untuk perkepala tidak sampai Rp1,5 juta.
“Artinya pemerintah sudah sungguh-sungguh berusaha membangun Papua, apa yang mereka minta kita bantu,” ungkap Mahfud.
Hal itulah kata Mahfud, yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi terhadapnya.
Saat itu kata Mahfud, Presiden Jokowi mengatakan jika ia sudah berupaya penuh untuk membangun keadilan ekonomi di Papua.
“Kata Presiden, kalau saya mau menang Pemilu untuk apa, pemilihnya di Papua 1,8 juta gak milih juga sudah menang, tetapi bukan soal Pemilu, itu saudara kita yang harus dibangun, maka saya buat infrastruktur, saya datang kesana,”jelas Mahfud menceritakan curhatan Jokowi saat itu.
Selain infrastruktur kata Mahfud, ada juga Peraturan Otsus jika dilihat dari segi pembangunan budaya.
Dimana hanya Papua yang boleh memiliki peraturan Kepala Daerah wajib orang Papua asli.
“Disana orang DPRD juga 25 persen harus orang Papua, begitu kita mau mengafirmasikan mereka, dan masuk Universitas ternama anak Papua mendapatkan jatah khusus,” kata Mahfud.
Hal ini kata Mahfud karena Indonesia ingin Papua maju.