Pelayanan Publik
Dinsos DKI Ungkap Pemberian Pemberian Bantuan Disabilitas Mengacu pada Data Kementerian
Pemprov DKI menargetkan, pemberian bantuan kepada 7.322 penyandang disabilitas lagi bisa diserahkan di tahun berikutnya.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, pembagian kartu penyandang disabilitas Jakarta (KPDJ) kepada 7.137 orang mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Pemprov DKI menargetkan, pemberian bantuan kepada 7.322 penyandang disabilitas lagi bisa diserahkan di tahun berikutnya.
“Tahun 2019 ini diberikan Rp 25 miliar lebih kepada 7.137 orang penyandang disabilitas, dan Insyallah tahun depan sesuai dengan data BDT yang berjumlah 14.459 orang bisa diterima semua,” kata Irmansyah pada Rabu (28/8/2019).
Hal itu dikatakan Irmansyah di Gelanggang Remaja Matraman, Jakarta Timur.
Saat itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mulai membagikan kartu tersebut secara simbolis kepada para penyandang disabilitas.
Sesuai arahan pemerintah pusat, pemberian bantuan ini berdasarkan data dari BDT.
Data itu, kata dia, telah diverifikasi oleh petugas kementerian setelah mendapat laporan dari pihak kelurahan.
“Jadi warga melapor ke kelurahan dan datanya diteruskan ke kementerian. Oleh kementerian, diverifikasi ulang dan bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu yang bakal mendapatkan bantuan ini,” katanya.
“Data BDT itulah yang menjadi dasar kami untuk mengajukan nama mereka sebagai penerima bantuan, jadi sudah ada kriterianya di BDT itu,” tambahnya.
Seperti diberitakan, DKI memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas dalam berbentuk kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank DKI.
Bantuan yang diberikan sebesar Rp 3,6 juta per tahun atau Rp 300.000 per bulan. Namun skema bantuannya diberikan setiap triwulan sekali sebesar Rp 900.000.
• Proyek Tol Layang Tidak Kunjung Selesai karena SUTET Meski Kemacetan Jalan Tol Japek Makin Kronis
• BJ Habibie Ungkap Air Matanya Tumpah Saat Terakhir Kali Dia Berbicara dengan Presiden Soeharto
Sementara itu, pelaksanaan rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ) mulai digelar dua bulan lagi, yakni Oktober 2019.
Kabar terbaru seputar rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 ini disampaikan melalui rilis resmi, rabu (31/7/2019) oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan.
Ridwan mengatakan, seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) diagendakan akan digelar pada Oktober 2019.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memprediksi peserta seleksi akan mencapai 5,5 juta.