VIDEO: Cerita Eneng, Politisi PSI yang Tak Menyangka Bisa Jadi Anggota DPRD DKI

Eneng Malianasari, Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 10 No Urut 1, terpilih, tak menyangka bisa meraih hingga 4.645 suara.

Namun, wanita yang akrab disapa Milli ini, menegaskan, bahwa dirinya tidak akan menyia-nyiakan atas dukungan yang diberikannya itu.

Milli, mengaku bahwa ia bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), akan mengawal kebijakan-kebijakan dari Pemprov DKI. Salah satunya mengenai transparansi anggaran.

Milli, wanita kelahiran Garut, 17 Januari 1987, ini pun menjabarkan apa saja yang akan dilakukannya setelah dilantik pada besok, Senin (26/8/2019) pagi.

Berikut hasil wawancara dengan Milli ditemui Warta Kota di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (25/8/2019).

Apa yang akan Anda lakukan pertama kali setelah pelantikan?

Agenda pelantikannya jam 08.30 sampai 13.00. Dari PSI, kami komitmen hari pertama turun ke Dapil. Jadi anggota dewan itu harus bisa diakses oleh konstituennya.

Di hari pertama saya ada jadwal membedah RAPBD 2020 dengan konstituen saya di Jelambar.

Saya gelar jam 16.00. Jadi kalau ada warga maupun netizin yang mau tahu atau mau datang silakan saja. Alamat detilnya nanti akan saya share di medsos.

Program apa yang akan Anda atau PSI usung dalam mengawal kebijakan Gubernur DKI?

"Kami akan mendorong transparansi anggaran, khususnya agar publik ini, tidak hanya bisa mengakses informasi anggaran saja. Tapi juga dengan dokumennya Selama ini kan sudah ada online. Hanya ada besaran, kisaran, dan angkanya saja. Tapi tidak diunggah dokumen resminya itu seperti apa.

Selain itu juga terkait Raperda, yang diajukan harus ada kajian naskah akademiknya. Proses Raperda ini disetujui atau tidak. Lalu prosesnya seperti apa.

Misalkan ada 19 Raperda yang diusulkan di 2019. Tapi kita tidak bisa nge-track Raperdanya mana saja yang sudah dikerjakan. Prosesnya sampai mana, siapa saja yang terlibat. Karena itu, lewat PSI kami mencoba disiplin.

Seperti apa Anda mengawal kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta?

Kalau kebijakannya tidak memihak pada warga
PSI akan mengkriitk. Tapi mengkritiknya PSI itu bukan mengkritik yang nyinyir. Tapi mengkritik yang destruktif beserta inovasi dan solusi.