Rusuh Papua
Kerusuhan di Fakfak Diwarnai Adanya 2 Kelompok, Bupati Sempat Dipaksa Pegang Bendara Bintang Kejora
"Bupati dipaksa (memegang bendera), ada masyarakat yang lihat, 'Bupati kita kok digitukan',
Polisi mengatakan bahwa kerusuhan di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019), terkait dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, di kantor Dewan Adat.
Bendera Bintang Kejora kerap kali dikaitkan dengan referendum Papua.
Pada saat itu, massa sedang berada di kantor Dewan Adat untuk berdiskusi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
• VIDEO: Detik-detik Massa Bakar Pasar dan Kantor Dewan Adat di Fakfak
• Fakfak Rusuh, Kominfo Lambatkan Akses Internet
• BREAKING NEWS: Papua Barat Membara Lagi, Kali ini Aksi Pembakaran Merembet ke Fakfak
"Pas di Forkopimda, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora, bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), organisasi papua merdeka, ada beberapa bendera lah," kata Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa ketika dihubungi wartawan, Rabu.
Awalnya, massa berunjuk rasa memprotes tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Ketika pengunjuk rasa ingin merusak sejumlah obyek vital, aparat keamanan berupaya mencegah hal tersebut.
Akan tetapi, pengunjuk rasa merusak, bahkan membakar Pasar Thumburuni.
"Setelah dia orasi di situ, mereka mau merusak objek vital di bandara, kantor DPRD, dan di kantor bupati, tapi kita halangi akhirnya mereka ngerusak pasar," ungkap Deddy.
Kemudian, masyarakat yang mencari nafkah di pasar merasa tidak terima dengan perusakan tersebut.
• Siswi SMK di Kota Bekasi Jadi Korban Penganiayaan Siswi Senior dan Alumni Sekolah
Masyarakat sekitar pun sempat meminta ganti rugi kepada kelompok perusak.
Namun, Deddy meminta orang-orang di lokasi tersebut untuk mengedepankan antisipasi agar kericuhan tidak begitu meluas.
Setelah itu, massa pengunjuk rasa bergerak menuju kantor Dewan Adat.
Pada saat itulah, ada oknum yang mengibarkan bendera Bintang Kejora tersebut.
Massa pun sempat memaksa bupati untuk memegang bendera tersebut, tetapi tidak dilakukan.
Masyarakat lain yang melihat pemaksaan tersebut merasa kecewa.
• Direktur Eksekutif Energy Watch: Sekarang Saatnya Dorong Peningkatan Pelayanan PLN
"Bupati dipaksa (memegang bendera), ada masyarakat yang lihat, 'Bupati kita kok digitukan'," tutur dia.
Bupati Fakfak Mohammad Uswanas sendiri membenarkan bahwa dipicu pertentangan dua kubu.
Namun ia tak menjelaskan dua kubu tersebut secara detil.
Menurut Kapolres Deddy Foures Millewa selain kelompok yang memaksa mengibarkan bendera Bintang Kejora, ada pula kelompok sebaliknya.
• Wacana Provinsi Bogor Raya Picu Silang Pendapat, Mendagri Minta Dihentikan, Bima Arya Tak Sepakat
Kelompok tersebut menamakan diri Barisan Merah Putih dan meminta bendera Bintang Kejora diturunkan.
Namun, massa tidak mau menurunkan bendera Bintang Kejora dan malah melempari kantor Dewan Adat dengan batu.
Aksi itu pun memprovokasi warga sekitar yang merasa Dewan Adat tidak mewadahi adat di Papua.
"Mereka minta bendera diturunkan, tetapi tidak diturunkan, malah yang dari kelompok Organisasi Papua Merdeka melempar, ya sudah mereka (warga) terpancing," ujar Deddy.
• Kematian Siti Hodijah karena Patah Leher dan Tulang Belakang Usai Mobil Tertimpa Pohon Biola Cantik
Saat ini, aparat kepolisian mengungkapkan bahwa situasi di daerah tersebut sudah kondusif sejak siang tadi.
Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).
Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak", Penulis : Devina Halim