Kerusuhan di Fakfak Diwarnai Adanya 2 Kelompok, Bupati Sempat Dipaksa Pegang Bendara Bintang Kejora

Polisi mengatakan bahwa kerusuhan di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019), terkait dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, di kantor Dewan Adat.

Bendera Bintang Kejora kerap kali dikaitkan dengan referendum Papua.

Pada saat itu, massa sedang berada di kantor Dewan Adat untuk berdiskusi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

• VIDEO: Detik-detik Massa Bakar Pasar dan Kantor Dewan Adat di Fakfak

• Fakfak Rusuh, Kominfo Lambatkan Akses Internet

• BREAKING NEWS: Papua Barat Membara Lagi, Kali ini Aksi Pembakaran Merembet ke Fakfak

"Pas di Forkopimda, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora, bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), organisasi papua merdeka, ada beberapa bendera lah," kata Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa ketika dihubungi wartawan, Rabu.

Awalnya, massa berunjuk rasa memprotes tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Ketika pengunjuk rasa ingin merusak sejumlah obyek vital, aparat keamanan berupaya mencegah hal tersebut.

Akan tetapi, pengunjuk rasa merusak, bahkan membakar Pasar Thumburuni.

"Setelah dia orasi di situ, mereka mau merusak objek vital di bandara, kantor DPRD, dan di kantor bupati, tapi kita halangi akhirnya mereka ngerusak pasar," ungkap Deddy.

Kemudian, masyarakat yang mencari nafkah di pasar merasa tidak terima dengan perusakan tersebut.

• Siswi SMK di Kota Bekasi Jadi Korban Penganiayaan Siswi Senior dan Alumni Sekolah

Masyarakat sekitar pun sempat meminta ganti rugi kepada kelompok perusak.

Namun, Deddy meminta orang-orang di lokasi tersebut untuk mengedepankan antisipasi agar kericuhan tidak begitu meluas.

Setelah itu, massa pengunjuk rasa bergerak menuju kantor Dewan Adat.

Pada saat itulah, ada oknum yang mengibarkan bendera Bintang Kejora tersebut.

Massa pun sempat memaksa bupati untuk memegang bendera tersebut, tetapi tidak dilakukan.