Pendapatan Daerah Diperkirakan Tidak Capai Target, Duit APBD DKI 2019 Turun Rp 2,5 Triliun

Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar Rp 2,5 triliun. Nilai ini turun dibandingkan APBD 2019 murni yang ditetapkan tahun lalu sebesar Rp 88,09 triliun.

"Untuk APBD-P 2019 ini nilainya jadi Rp 86,52 triliun," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Senin (12/8/2019).

Menurut dia, turunnya nilai APBD-P kali ini juga dipicu oleh tidak tercapainya beberapa target pendapatan daerah. Nilainya turun Rp 142 miliar dari target Rp 74,77 triliun menjadi Rp 74,63 triliun.

Hingga kini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI tengah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD DKI.

• VIDEO: KPU DKI Gelar Penetapan DPRD DKI Jakarta, PDI P Kuasai Kebon Sirih

Adapun penyusunan KUA-PPAS ini sebagai pedoman implementasi APBD-Perubahan 2019 untuk triwulan keempat.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pembahasan mengenai KUA-PPAS masih dikaji lembaganya dengan eksekutif.

Dengan sisa waktu jabatan anggota DPRD DKI Jakarta yang berakhir pada 26 Agustus nanti, tugas penyusunan anggaran perubahan harus sudah selesai.

• VIDEO: Bebas Sementara Dari Tahanan, Jefri Nichol Direhabilitasi

“Kami semuanya fokus ke APBD perubahan., karena saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit, sehingga pembahasannya nggak seperti murni (APBD). Apa-apa yang kurang apa-apa yang nambah," kata Prasetyo.

Melalui rapat ini, kata dia, penyebabnya baru akan diketahui dalam rapat komisi. Namun demikian, penurunan nilai tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti pajak, retribusi parkir, masalah penyerapan tanah yang nilainya hampir triliun lebih dan sebagainya.

“Nanti kami melihat di komisi-komisi ini bisa dicek lagi. Apa sih yang kena itu," ungkapnya.

• VIDEO: Hotel Borobudur Sajikan 800 Box Nasi Rendang untuk Program Dapur Kurban Pemprov DKI

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar Muhammad Taufik meyebut bahwa pengurangan APBD perubahan sekitar Rp 2,5 triliun dari APBD murni 2019 itu akibat belum tercapainya target pendapatan pajak dan deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Politisi Partai Gerindra itu berharap agar pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian persentase Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terpengaruh dengan adanya pengurangan tersebut.

• VIDEO: Keluarga Nunung Srimulat Bantah Ada Jual Rumah untuk Biaya Rehab Narkoba

“Jangan sampai anggaran dikurangi, kami targetkan pembahasan mengenai hal ini selesai pada 22 Agustus mendatang," ujarnya.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan tidak masalah apabila pembahasan anggaran perubahan dikebut dengan sisa waktu jabatan anggota DPRD DKI yang hanya berkisar dua mingguan. Menurut dia, pembahasan APBD-P dari sisi eksekutif sebetulnya sudah siap.

• VIDEO: Sakit Hati, Mantan Pacar Ditembak Pakai Senapan Angin di Duren Sawit

“Kalau bagi kami di sisi eksekutif bahannya sudah siap. Pembahasan yang selalu mengikuti jadwal dari anggota dewan. Anda lihat kan pembahasan. Jadi kalau ada pertanyaan tentang jadwal ke dewan saja. Karena kalau dari sisi kami memang sudah siap,” ujar Anies. (faf)