Breaking News

Demokrat: Di Era SBY Tak Ada Partai Koalisi Minta Jatah Menteri Secara Terbuka, Apalagi Saat Kongres

KETUA Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyindir Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri.

Twitter@PDI_Perjuangan
Megawati Sukarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres V PDIP, di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). 

KETUA Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyindir Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri.

Megawati Sukarnoputri meminta jatah menteri paling banyak, langsung kepada Presiden terpilih Jokowi, saat pembukaan Kongres V PDIP di Bali.

"Dalam 10 tahun itu (era SBY), tidak ada partai koalisi secara terbuka meminta menteri, apalagi saat kongres menyampaikan langsung ke Presiden terpilih," ujar Imelda di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Masjid Istiqlal Bakal Gelar Salat Idul Adha, Gereja Katedral Geser Misa Minggu Pagi ke Pukul 10.00

Imelda juga menyindir beberapa ketua umum partai pendukung Jokowi-Maruf Amin, yang kerap melontarkan jatah menteri pada pemerintahan ke depan secara terbuka, melalui media massa.

"Pada saat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di pemerintahan, tidak ada satu pun partai politik yang meminta-minta menteri secara terbuka. Itu tidak pernah dilakukan oleh partai koalisi," papar Imelda.

Menurut Imelda, dalam penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih, dan saat era SBY dibentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam menentukan nama menteri.

Lasro Marbun Jabat Kepala Inspektorat Sumut, IKA FH Universitas Mpu Tantular Ucapkan Selamat

"Tapi tetap keputusan diserahkan kepada Presiden terpilih, dibahas secara tertutup tapi terbuka saat fit and propert test," kata Imelda.

Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung menjawab permintaan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri, mengenai jatah menteri asal PDIP harus paling banyak.

Jokowi menjamin PDIP akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam pembukaan Kongres V PDIP, di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

 Fadli Zon Minta Investigasi Pemadaman Listrik Massal Cukup Dua Minggu

"Mengenai menteri, tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat)," ucap Jokowi.

"Kalau yang lain tiga, pasti PDIP (hadirin berteriak 6 menteri), belum tentu juga."

"Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," sambung Jokowi.

 Megawati Minta Kader PDIP Jangan Soraki Prabowo di Bali

Hadirin pun merespons pernyataan Jokowi dengan bergemuruh.

Sebelum Jokowi berpidato, Megawati Sukarnoputri memberikan pernyataan terbuka yang cukup gamblang mengenai 'syarat' masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi.

PDIP harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet.

 KPK Ciduk 11 Orang dan Sita Uang Dolar AS Saat OTT, Diduga Suap Terkait Rencana Impor Bawang Putih

"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," tegas Megawati Sukarnoputri.

Menurut Megawati Sukarnoputri, Jokowi mesti memberikan jatah kursi menteri kepada kader PDIP.

Sebab, partainya sudah dua kali menjadikan Jokowi sebagai pemenang.

 Pemadaman Listrik Massal Bikin Nasib Ikan Koi Mahal Berakhir Sebagai Makanan Anjing

"Orang kita pemenang dua kali. Betul tidak? Saksikan ya. Iya dong. Jangan nanti, (Jokowi bilang) 'Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma 4 ya'."

"Endak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau," kata Megawati Sukarnoputri yang disambut riuh teriakan para kader PDIP.

"Iya dong. Orang yang tak dapat kemenangan saja minta. Horeeeeeee," teriak Megawati Sukarnoputri sambil mengepalkan kedua tangannya di hadapan dada.

 Enzo Dituding Terpapar Paham HTI, Begini Ketatnya Proses Seleksi Taruna Akademi Militer

"Ini dalam kongres partai ya Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDIP masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak," pinta Megawati Sukarnoputri, disambut gemuruh para kader.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan mengumpulkan para ketua umum partai politik yang mendukungnya dalam kontestasi Pilpres 2019, untuk membahas susunan kabinet.

"Dibahas kalau sudah waktunya, akan mengundang bicara khusus mengenai itu (susunan kabinet)," ujar Jokowi di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Menurutnya, saat ini ia sedang mengatur waktu pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung.

 Andai Bripka Rachmat Effendy Tak Amankan Pelaku Tawuran ke Polsek Cimanggis

"Hanya memang kita ini kan mengatur kapan ketemunya. Kalau sudah sangat urgen ya lima menit saja, kita telepon-teleponan sudah kumpul kok," paparnya.

Jokowi mengaku sudah meminta partai koalisi memberikan nama kadernya untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

"Sudah diminta tapi banyak yang belum ngasih," ungkap Jokowi.

 Pertemuan dengan Jokowi dan Megawati Dinilai Lebih Rugikan Prabowo, Kenapa Begitu?

Sementara, kriteria para menteri ke depan, kata Jokowi, dibutuhkan sosok yang berani melakukan eksekusi program secara cepat.

"Eksekutor kuat, tahu manajemen, artinya manajerialnya baik, memiiki keberanian dan urusan yang lain-lain masalah integritas dan lain-lain," papar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini berbeda dari ucapan dia sebelumnya, yang mengaku sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

 Prabowo Ajukan Kasasi Lagi ke MA, Yusril Ihza Mahendra Bilang Sangat Aneh

Ia lantas ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet?

Jokowi menjawab banyak. Namun, dia enggan membocorkan siapa saja menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi Kabinet Kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," ucapnya.

 Ajukan Kasasi Lagi ke MA Soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2019, Kubu Jokowi Bilang Prabowo Tak Ikhlas

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri adalah PKB, NasDem, hingga PPP. (Seno Tri Sulistiyono)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved