Monopoli PLN Bisa Timbulkan Mafia Pemburu Rente yang Sebabkan Harga Listrik Mahal

Pengamat Ekonomi Energi Fahmi Radhi dari Universitas Gajah Mada (UGM) mengungkapkan jika monopoli PLN atas pendistribusian listrik Indonesia dapat mengundang mafia listrik untuk terlibat di dalam pengelolaan.

Mantan Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas itu buka-bukaan soal kemungkinan adanya keterlibatan swasta dalam pendistribusian listrik Indonesia.

“Struktur monopoli yang diberikan kepada PLN itu amanah konstitusi saya setuju, komoditas yang berkaitan dengan khalayak banyak harus dikuasai negara saya setuju,” katanya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa (6/8/2019) malam seperti dikutip Wartakotalive.

Namun kata Radhi, melihat fakta belakangan ini negara sebesar Indonesia hanya diurus oleh satu perusahaan yakni PLN untuk mengurusi listrik dari Sabang hingga Marauke.

• PLN Bakal Pangkas Gaji Karyawan Untuk Bayar Kompensasi Pemadaman Listrik Massal Rp 839,88 Miliar

• Sinyal Ponsel Terganggu saat PLN Padam, Pemkot Jakpus akan kembali Gunakan HT

Sehingga kata Radhi, jangan heran jika beban direksi PLN sangat berat karena menjadi satu-satunya yang mengurus permasalahan listrik negara.

“Secara teoritis pemberian monopoli itu akan menyebabkan perusahaan tidak efisien,” kata Radhi

Kata Radhi, jika pengelolaan perusahaan tidak efisien maka jangan heran akan menyebabkan tata kelola yang buruk di PLN.

“Nah kalau kaji kembali tata kelola yang buruk ini akan mengundang para mafia pemburu rente di PLN tadi,” jelas Radhi.

• Dahlan Iskan: Pohon Sengon Penyebab Listrik Seluruh Jakarta Padam Harus Dijadikan Monumen

Bukan tanpa bukti, Radhi memaparkan bagaimana banyaknya proyek-proyek listrik negara yang ditumpangi oleh mafia pemburu rente sejak zaman orde baru hingga kini.

“Zaman orde baru ada Paiton misalnya, zaman SBY ada beberapa pembangkit yang mangkrak, saya menduga mangkraknya tadi karena mark up yang tinggi sehingga tidak bisa jalan lagi,” kaat Radhi.

Maka dari itu kata Radhi, hal tersebut menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Anggota DPR RI untuk mencari solusi  dari permasalahan yang timbul karena monopoli pendistribusian listrik.

“Bukan swastanisasi bukan, tetapi kedepan perlu ada beberapa BUMN, jadi itu akan tetap menjalankan amanah konstitusi, bisa lima atau berapa BUMN urusi listrik dan bersaing secara sehat untuk hasilkan efisiensi dan harga yang lebih murah bagi konsumen,” kata Radhi.

• Rizal Ramli: Listrik Mati Menunjukkan Indonesia Ketahanannya Lemah dan Mudah Diserang

Menurut Radhi hal tersebut memungkinkan mengingat perusahaan telekomunikasi saat itu yang dikuasai Telkom akhirnya harus bersaing dengan Indosat.

“Misalnya contoh Telkom satu-satunya itu pelayanannya berengsek, tapi kemudian ada Indosat dan bersaing dengan swasta lainnya, dan sekarang Telkom standar dunia pelayanannya cukup bagus,” jelas Radhi.