Jaksa Agung yang Dipilih Nantinya Diharapkan Bisa Melanjutkan Program Wilayah Bebas Korupsi dan WBBM

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengapresiasi kinerja Wakil Jaksa Agung, Dr Arminsyah.

Penghargaan itu diberikan selaku Pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI yang telah berhasil meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBM) di 13 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

"Terjadi peningkatan yang signifikan."

"Kejaksaan sangat membanggakan."

"Tanpa keikutserta pimpinan, mana mungkin WBK, dan WBBM bisa diterapkan di institusi tersebut," ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Menurutnya, keberhasilan Arminsyah juga tak lepas dari dukungan dari Jaksa Agung, HM Prasetyo dan para Jaksa Agung Muda (JAM), Kabandiklat, Biro Kepegawaian dan petugas di lapangan sehingga program WBK dan WBBM, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terwujud.

Program WBK dan WBBM merupakan program strategi nasional, yang saat ini hampir semua institusi penegak hukum menerapkannya.

Mulai dari Kepolisian, Pengadilan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Pencapaian penerapan WBK dan WBBM di lingkungan Kejaksaan, saat ini, sudah mencapai 13 Satker.

Ateh berharap, pada pergantian kabinet mendatang, Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung, yang telah memahami program WBK dan WBBM, sehingga program itu bisa berlanjut dengan baik.

"Semoga pimpinan Kejaksaan yang akan datang bisa lebih baik dari pimpinan, saat ini."

"Harapan saya, program ini terus berjalan di Kejaksaan, dan tetap konsisten."

"Siapa pun Jaksa Agungnya."

"Apalagi, program ini sudah masuk strategi nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung, Dr Arminsyah, selaku pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan menekankan  kepada jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan reformasi struktural dan reformasi mindset sebagaimana visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo.