Masyarakat Peroleh Kemudahan di Program Rumah DP 0 Rupiah, Apa Saja? Simak Penjelasan Pemprov DKI

Selain, lanjutnya, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 104 tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, para pemohon diseleksi berdasarkan kemampuan bayar.

Salah satunya adalah tidak memiliki utang, ataupun apabila memiliki utang, jumlah utang pemohon di bawah Rp 100 juta.

Sehingga, dapat membayar cicilan hutang bersamaan dengan cicilan KPR.

Selain itu, pemohon katanya tidak boleh memiliki kendaraan roda empat, atau tidak sedang mencicil kendaraan roda empat.

Yang terpenting, Program Rumah DP 0 Rupiah diprioritaskan bagi masyarakat yang telah berkeluarga.

"Kemudian hari ini sudah kami sampaikan juga undangan kepada 1.790 orang tadi untuk dapat menghadiri proses berikutnya yang akan diselenggarakan mulai Sabtu tanggal 27 Juli besok.

Jadi, hari Sabtu 27 Juli hingga 10 hari ke depan sampai hari Minggu tanggal 4 Agustus, kita akan lanjutkan proses berikutnya dilakukan setiap hari dari jam 08.00 sampai jam 03.00 sore," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, para pemohon dapat memilih unit dan mengajukan permohonan KPR kepada Bank DKI.

Pihak Bank DKI akan melakukan analisis kredit untuk menetapkan kelayakan pemohon dalam mengikuti Program Rumah DP 0 Rupiah.

Selektifnya tahapan verifikasi tersebut katanya untuk menghindari ketidaktepatan sasaran.

Pihaknya memanfaatkan seluruh data yang tersedia di Pemprov DKI Jakarta.

Mulai dari kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta hingga Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

"Bagaimana kita ketahui bahwa program ini ditujukan kepada mereka yang belum memiliki rumah."

"Tentu saja dari data pajak, kita bisa dapat indikasinya apakah mereka sudah memiliki tanah dan bangunan, atau kepemilikan aset lainnya seperti kendaraan," jelasnya.

Bersamaan dengan tahapan verifikasi, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Bank DKI sebagai mitra bank pelaksana.