Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Buruk

MERAH gelap dan tercatat memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta lainnya, kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta hingga akhir Juli 2019 sangat buruk.

Buruknya kinerja Dinas PRKP DKI Jakarta terlihat dalam Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang diunggah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta di laman resmi, https://publik.bapedadki.net pada Selasa (23/7/2019).

Dalam halaman tersebut, Dinas PRKP DKI Jakarta memiliki nilai serapan paling rendah dibandingkan dengan SKPD DKI Jakarta lainnya yang berarti tidak berjalannya program kerja.

• 9 Finalis Go Ahead Challenge Creative Academy Bebas Berekspresi.

Rendahnya serapan anggaran hanya sebesar 9,1 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 2,4 triliun pada tahun 2019. Realisasi tersebut pun jauh dari target serapan yang dipatok sebesar 22,4 persen pada tahun 2019.

Data tersebut terbagi dalam 16 alokasi anggaran berdasarkan satuan dan unit kerja, antara lain Dinas PRKP, Suku Dinas (Sudin) PRKP lima wilayah Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera atau Rumah DP 0 Rupiah serta sebanyak 13 Unit Pengelola (UP) Rumah Susun Sederhana Sewa yang tersebar di seluruh wilayah Ibu Kota.

Dalam data Dinas PRKP DKI Jakarta, penyerapan anggaran hanya sebesar 4,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 1,65 triliun hingga bulan Juli 2019.

Sedangkan, penyerapan aSudin PRKP Jakarta Barat sebesar 4,4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 70,2 miliar, Sudin PRKP Jakarta Pusat sebesar 19,6 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 26,5 miliar dan Sudin PRKP Jakarta Selatan hanya sebesar 2,9 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 42,3 miliar.

Sementara, penyerapan anggaran Sudin PRKP Jakarta Timur sebesar 2 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 89 miliar, Sudin PRKP Jakarta Utara hanya sebesar 0,9 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 251 miliar dan Sudin PRKP Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 4,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 13,9 miliar.

• Tim Gubernur Sebut Diundang Surya Paloh, Ketua Fraksi Nasdem Bilang Anies yang Mau Ketemu

Tidak hanya itu, serapan rendah juga terlihat dari Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera atau Rumah DP 0 Rupiah, yakni sebesar 5,4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 9,4 miliar. Namun, rapor sebanyak 13 Unit Pengelola Rusunawa justru terlihat baik, pencapaian tersebut memperbaiki kinerja Dinas PRKP DKI Jakarta sepanjang tahun 2019.

Akui

Buruknya realisasi program kerja diakui oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto. Dirinya memaparkan jika lambatnya program Rumah DP 0 Rupiah memilikimu pengaruh besar dalam kinerja pihaknya.

Oleh karena itu, dirinya mengaku tengah berusaha melakukan percepatan program kerja, salah satunya adalah pembebasan lahan yang memiliki porsi terbesar dalam penyerapan anggaran. Pembebasan lahan yang diyakininya selesai pada bulan Juli 2019.

"Nggak ada hubungannya dengan ini (Rumah DP 0 Rupiah). Kalau untuk penyerapan kami memang sedang berusaha, yang paling besar untuk pertengahan bulan ini adalah pembebasan lahan, kami sedang mengejar, Insya Allah bulan Juli sudah ada peningkatan penyerapan," jelasnya kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019).

• Nasib Pilu 75 Persen Warga Tanah Galian Cipinang Melayu Terpaksa Mau Ganti Rugi buat Kereta Cepat

Terkait soal lokasi dan keperuntukan rencana pembebasan lahan, Kelik berilah dan menutup rapat. Dirinya enggan membeberkan rencana pembebasan lahan, baik program Rumah DP 0 Rupiah tahap selanjutnya ataupun pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tadi saya sudah sampaikan di press conference nanti jadi untuk titik-titik berikutnya sudah disiapkan, mungkin nanti akan ada beberapa pihak yang kita libatkan membangunnya," jelasnya.