Pemerintahan Jokowi
Wasekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk Bebaskan Pendukungnya
Prabowo Subianto dikritik lantaran bertemu dengan Jokowi. Prabowo disebut-sebut meminta jabatan di Kabinet.
Penulis: Desy Selviany | Editor: Dian Anditya Mutiara
lihat foto
Namun dalam pertemuan tersebut beberapa pihak pun mengkritisi langkah mantan Capres 2019 itu.
Misalnya kritikan itu datang dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tak tahu peristiwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pada Sabtu (13/7/2019) pagi.
Amien pertanyakan sikap Prabowo yang tidak meminta izin kepada dirinya terlebih dahulu sebelum bertemu Presiden Jokowi.
"Sama sekali saya belum tahu. Makanya itu, mengapa kok tiba-tiba nyelonong?" kata Amien di kediamannya, Yogyakarta, Sabtu.
Pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo Ungkap Simbol Rekonsiliasi dan Simak Penjelasan Gerindra
Sejumlah kalangan bereaksi terhadap kontroversi yang terjadi dalam pertemuan di antara Prabowo Subianto dan Presiden joko Widodo (Jokowi).
Kalangan publik bereaksi memberikan dukungan meski ada sebagian kalangan yang mengecam terjadinya pertemuan tersebut.
Tidak kurang, akun Twitter Parta Gerindra memberikan keterangan untuk menangkis berbagai ungkapan kekecewaan pendukung Prabowo Subianto yang mencuat.
Gerindra berupaya menangkis setiap tuduhan netizen yang ditumpahkan bertubi-tubi di akun tersebut.
Sebagian di antaranya terjawab.
Sebetulnya, kubu Joko Widodo sejak awal sudah menawarkan posisi Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Prabowo Subianto.
Saat itu, ada wacana capres tetap joko Widodo dan cawapres dipilih oleh masing-masing parpol, sehingga saat Pilpres 2019, Joko Widodo berpasangan dengan berbagai pilihan cawapres.
Setelah itu, publik yang memilih, tapi tawaran itu ditolak.
Berikut keterangan yang disampaikan di akun Gerindra:
Selamat siang Bung Andi. Pak @prabowo diundang untuk mencoba MRT oleh jokowi.
Sebagai warga negara yang baik Pak @prabowo ketika mendapat undangan dari kepala negara sebisa mungkin tentu akan hadir, apalagi jika menyangkut kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
