Dari Total 376 Pendaftar Calon Pimpinan KPK, Cuma 192 Orang yang Lolos Seleksi Administrasi

PANITIA Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) merilis hasil seleksi administrasi.

Hasilnya, dari 376 pendaftar capim KPK masa jabatan 2019-2023, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ada 192 orang.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan, dari 192 orang yang lulus, komposisi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari pria 180 orang, dan 12 perempuan.

• Kelebihan Izin Tinggal, Ini Hal-hal yang Bisa Dilakukan Rizieq Shihab Agar Bisa Pulang ke Indonesia

Berdasarkan latar belakang profesi, akademisi atau dosen ada 40 orang‎, advokat/konsultan hukum ada 39 orang, korporasi (swasta, BUMD, BUMN) 17 orang.

"Jaksa dan hakim yang lolos 18 orang, anggota TNI tidak ada yang lolos," ungkapnya saat konferensi pers di Kantor Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

"Anggota Polri 13 orang lolos, auditor 9 orang, komisioner/pegawai KPK 13 orang, lain-lain (PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO, pejabat negara) ada 43 orang," beber Yenti Ganarsih.

• Abadikan Kenangan Bersama Ani Yudhoyono, SBY Tulis Memoar

Berdasarkan asal provinsi, Yenti Ganarsih menjelaskan yang paling banyak mendaftar adalah dari DKI Jakarta, yakni 105 orang. Namun, yang lolos seleksi administrasi hanya 64 orang.

Dari Jawa Barat yang mendaftar ada 98 orang, yang lulus seleksi ada 50 orang.

Jawa Timur yang mendaftar 26, yang lolos hanya 11 orang.

• Hari Ini Ratna Sarumpaet Divonis, Begini Harapan Kuasa Hukum dan Jaksa Penuntut

Banten yang mendaftar ada 39, yang lulus 23 orang.

Sedangkan provinsi lainnya seperti Sumatera Barat, Lampung, Maluku, Riau, Sulawesi Selatan, yang mendaftar hanya dua, empat, lima, dan tujuh orang.

Sedangkan yang lulus seleksi bervariasi, ada yang satu, dua, dan lima orang.

• Putri Baiq Nuril Jadi Paskibra di NTB, Tak Ingin Ibunya Dipenjara Saat Kibarkan Merah Putih

"Nama-nama pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan mulai hari ini, melalui website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)," jelas Yenti Ganarsih.

Sebelumnya, tiga komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV kembali mendaftar sebagai calon pimpinan lembaga anti-rasuah periode 2019-2023.

Mereka adalah Alexander Marwata, Laode M Syarif, dan Basaria Panjaitan. Ketiganya mendaftar tepat di hari terakhir masa pendaftaran, Kamis (4/7/2019) kemarin.

• Diimbangi Persib di SUGBK, Ketua Jakmania: Saya Belum Temukan Nikmatnya Tonton Permainan Persija

Berikut ini profil tiga komisioner KPK tersebut, dikutip Wartakotalive dari laman kpk.go.id:

Alexander Marwata

Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967 ini adalah hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Ia bersekolah di SD Plawikan I Klaten (1974-1980), SMP Pangudi Luhur Klaten (1980-1983), dan SMAN 1 Yogyakarta (1983-1986).

Ia lalu melanjutkan pendidikan tingginya, di D IV di Jurusan Akuntansi STAN Jakarta.

• PDIP: Kalau Partai yang Kursinya Sepertiga Saja Minta Jatah 10 Menteri, Terus Kami Berapa?

Tahun 1995, ia melanjutkan sekolahnya lagi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Sejak tahun 1987-2011, Alexander Marwata berkarier di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Pada tahun 2012, ia kemudian menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Laode M Syarif

Lahir di Lemoambo, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965, Laode M Syarif mengawali karier di Makassar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, sejak tahun 1992.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan pada program Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) Brisbane.

• Penjambret di Gang Sempit Sempat Dikira Pengemudi Ojek Online

Lalu, melanjutkan PhD program di Sydney University, School of Law, dengan program kekhususan Hukum Lingkungan Internasional.

Selain menjadi dosen pada Fakultas Hukum UNHAS, dia juga aktif sebagai pembicara/dosen tamu di Sydney University Law School, dan National University of Singapore Law School.

Juga, di Cebu University Law School, dan University of South Pacific, Vanuatu.

• Tak Sampai 24 Jam, Polisi Bekuk Penjambret Ibu yang Gendong Bayi di Gang Sempit

Di samping itu, dia juga aktif di berbagai organisasi nasional dan internasional.

Di antaranya, Partnership for Governance Reform in Indonesia, IUCN Academy of Environmental Law, dan UNODC-Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD).

Dia banyak mengembangkan sejumlah program capacity building untuk bidang anti korupsi, good governance, reformasi peradilan, dan penegakan hukum.

• Maruf Amin Siap Pakai Celana Jika Wakil Presiden Dilarang Bersarung

Baik di lingkungan di Kepolisian, Kejaksaan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta aktif mengajar kode etik dan hukum lingkungan di Mahkamah Agung.

Basaria Panjaitan 

Wanita pertama yang menjadi komisioner KPK ini lahir di di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 20 Desember 1957.

Basaria adalah Sarjana Hukum lulusan Sepamilsukwan Polri I Tahun Angkatan 1983-1984.

Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Jurusan Akuntansi Universitas Jayabaya, Jakarta.

• Politikus PDIP: Membentuk Kabinet Tak Semudah Membuat Panitia Syukuran

Tahun 2003, Basaria masuk Sekolah Calon Perwira (Sepa) Polri di Sukabumi dan lulus sebagai polwan berpangkat Ipda.

Setelah lulus, ia langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali.

Kemudian, ia diangkat menjadi Kabag Serse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 1997-2000, lalu Kabag Narkoba Polda Jabar (2000-2004).

• Penyidikan Rampung, Besok Polisi Limpahkan Berkas Perkara Kivlan Zen ke Kejaksaan

Lantas, ia bertugas sebagai Dirserse Kriminal Polda Kepulauan Riau tahun 2006-2008. Selama bertugas, Basaria mengambil S2 di Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia.

Jenderal bintang dua ini juga pernah menjabat sebagai Kapusprovos Divpropam Polri pada 2009, Karo Bekum SDelog Polri pada 2010, dan menjadi Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol.

Basaria sempat menyambi sebagai pengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.

Setelah bertugas di Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim. (*)