Pansel Pimpinan KPK Ungkap Proses Seleksi dengan Jumlah Pendaftar Sudah Mencapai 84 Nama

Ketua Pansel Calon Pimpinan (Capim) KPK, Yenti Garnasih menyebutkan, pada proses seleksi Capim KPK periode kali ini, pihaknya akan menerapkan hal baru guna proses penyaringan nama Capim KPK yang telah mendaftarkan diri.

Sejauh ini, kalangan peminat yang mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK dilaporkan, masih belum terlalu ramai.

Hingga Senin pukul 11.00 WIB siang, Yenti Garnasih mengatakan, sudah ada 84 orang yang mendaftarkan diri menjadi Capim KPK.

4 orang diantaranya merupakan wanita.

Para pendaftar mayoritas didominasi oleh para akademisi beserta pakar hukum.

"Didominasi oleh 22 orang dosen."

"Kemudian, pengacara 20 orang, lalu lain-lain seperti purnawirawan polisi, TNI belum ada."

"Lain-lainnya ada dokter, perpajakan, PNS aktif," ucapnya.

Yenti Garnasih menyebutkan, pihaknya akan melibatkan sejumlah unsur pimpinan dari media massa untuk mendapatkan masukan agar nantinya masyarakat mengetahui rekam jejak para Capim KPK.

Proses untuk melibatkan media massa tersebut disebutnya sebagai uji publik.

"Yang baru kami ada uji publik tidak seperti election, tapi selection ya. Kami libatkan Pimred (Pimpinan Redaksi) media massa agar publik mengetahui calon-calonnya," kata Yenti di Gedung KPK, Jakarta Timur, Senin (1/7/2019).

• Anies Baswedan Minta Kembali ke Aturan Saja Saat Terseret Usulan Foto Presiden dan Wapres Diturunkan

• Polisi Ungkap Bisnis Komplotan Teroris JI yang Menjadikan Petinggi Mereka Digaji Belasan Juta Rupiah

Proses mekanismenya sendiri masih akan terus dibahas setelah Pansel menutup pendaftaran Capim KPK.

"Mekanismenya nanti seperti apa? Nanti akan kami bahas terus. Nanti tanggal 4 Juli pendaftaran ditutup, lalu tanggal 11 Juli kami umumkan namanya," jelasnya.

• Lanjutkan Dinasti Politik, Adik Terdakwa Kasus Korupsi Meikarta Berniat Jadi WaKil Bupati Bekasi

• Wanita Bersepatu Injak Masjid Sambil Menenteng Anjing Dilaporkan Pernah Tes Gangguan Kejiwaan

Persoalan pemilihan pimpinan KPK selalu menjadi isu yang menarik perhatian publik.

Soalnya, upaya penegakan hukum yang selama ini dianggap paling sesuai adalah apa yang dilakukan oleh KPK.

Meski, kontroversi selalu mencuat bahkan terjadi sejumlah peristiwa yang memicu gesekan dengan institusi lembaga penegakan hukum lainnya.

Soalnya, selain melibas banyak koruptor dari lembaga eksekutif dan legislatif, KPK juga melibas koruptor dari kalangan yudikatif.

Sejumlah hakim, jaksa, dan polisi yang merupakan bagian dari yudikatif pun menjadi kalangan yang tidak luput dari penindakan hukum oleh KPK.

Tidak kurang, pengacara ternama seperti OC Kaligis pun dicokok KPK karena kasus korupsi dan dia harus menjalani hidup di balik jeruji besi.

• Alasan Anies Baswedan Panggil Swasta Setelah Terungkap Layanan Air Bersih Terganggu di Musim Kemarau