Pilpres 2019
Inilah 15 Calon Presiden Potensial di Pilpres 2024, Prabowo Masih Berpeluang
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan 15 nama calon presiden (capres) yang potensial maju pada Pemilihan Presiden 2024.
Setidaknya, muncul 15 nama calon presiden yang berpotensi maju pada Pemilihan Presiden 2024.
Sebagian besar ke-15 nama calon presiden itu adalah merupakan nama tokoh yang sudah sangat terkenal dan dikenal oleh publik Tanah Air.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan 15 nama calon presiden (capres) yang potensial maju pada Pemilihan Presiden 2024.
“Ada 15 nama capres potensial untuk Pilpres 2024,” kata Peneliti LSI Rully Akbar dalam Konferensi Pers Hasil Temuan dan Analisis LSI Denny JA di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Adapun kriteria capres yang menjadi prediksi LSI, antara lain:
• Sahabat Bongkar Kelakuan Bambang Widjojanto dan Luhut Pangaribuan di Luar Sidang
• TERUNGKAP Reino Barack Sibuk Ciumi Syahrini saat Foto Bareng Sahabat, Cara Sholat di Pesawat Viral
• SEDANG VIRAL Kakek Hampir 100 Tahun Nikahi Nenek di Yogya, Sempat Akan Diarak Warga Keliling Kampung
- memiliki popularitas di atas 25 persen,
- mempunyai potensi berdasarkan penilaian subjektif dari LSI,
- serta berasal dari empat sumber rekrutmen.
Empat sumber rekrutmen itu antara lain:
- pernah menjabat di pemerintahan pusat,
- berasal dari ketua partai politik,
- berasal dari kepala daerah,
- dan berasal dari profesional, swasta, atau ormas.
Dari segmen kepala pemerintahan daerah, LSI memprediksi empat nama, yaitu:
- Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat),
- Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta),
- Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah),
- dan Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) yang menurut radar LSI berpeluang menjadi capres di 2024.
“Kepercayaan publik pada Ridwan Kamil cukup tinggi,” katanya lagi.
Sementara dari segmen petinggi partai politik, LSI menyebutkan enam tokoh, yaitu:

- Prabowo Subianto (Gerindra),
- Sandiaga Uno (PAN),
- Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat),
- Puan Maharani (PDIP),
- dan Muhaimin Iskandar (PKB).
“Cak imin misalnya PKB punya masa sendiri seperti NU dan Jawa Timurnya,” ujar Rully.
Selain itu, nama-nama yang saat ini memiliki jabatan di pemerintahan, yaitu:
- Sri Mulyani (menteri keuangan),
- Budi Gunawan (BIN),
- Tito Karnavian (Kapolri),
- dan Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI) juga menurut LSI Denny JA memiliki potensi menjadi capres di 2024.

• KASUS Fairuz Bau Ikan Asin Pagi Ini Ginanjar Dilaporkan ke Polisi, Fairuz Tulis Hukuman Pelaku Zolim
• Misteri Hilangnya Pendaki di Gunung Piramid: Sepekan Pencarian Tak Ditemukan, Muncul Berita Hoaks
• Maia Estianty Jelaskan Kisah Lampau Untuk Bantah Ucapan Ahmad Dhani Soal Irwan Mussry
Namun, LSI juga tidak menutup kemungkinan lain seperti ada nama-nama yang belum cukup dikenal masyarakat dan berpotensi menjadi capres 2024.
“Bisa jadi ada nama-nama memang tidak masuk di radar. Bisa jadi nama yang muncul tiba-tiba seperti kasus Jokowi di 2014,” kata Rully.
Rully menegaskan, prediksi capres itu tidak bermaksud untuk melangkahi pemerintahan baru saat ini.
Namun, Pilpres 2019 telah usai sehingga reposisi kekuasaan menjadi perhatian khusus bagi sebagian elit politik.
Sandiaga: "Saya ingin jeda politik dulu"
Sementara itu Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan ingin rehat sejenak dari aktivitas berpolitik maupun kepartaian usai perhelatan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 agar dapat kembali fokus mengintensifkan program ekonomi kerakyatan di Indonesia.
"Saya ingin jeda politik dulu. Kita 'soft landing'. Kalau ibu-ibu kan maunya Oke Oce. Saya ingin jeda dulu dari berpolitik dan berpartai," kata Sandiaga usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI) di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Selasa siang.
• Billy Jual Warisan Olga Syahputra Disumbangkan ke Masjid, Dibeli Raffi Ahmad & Ruben Onsu Rp7 Juta
Menurut Sandiaga, dirinya tengah kembali fokus dalam upaya mendorong ekonomi kerakyatan melalui program Oke Oce dan Rumah Siap Kerja.
Program tersebut akan melibatkan sekitar 600 kader Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI) yang tersebar di beberapa provinsi di Indoneaia dalam upaya penyediaan lapangan kerja.
"Alhamdulillah sudah 600 anggotanya di beberapa Dewan Pengurus Daerah (DPD) pada beberapa provinsi dengan total lapangan kerja yang diciptakan sekitar lima per pengusaha, jadi sekitar 3.000 lebih lapangan kerjanya," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan, usai menjadi kontestan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, dirinya ingin berkolaborasi dengan para pelaku ekonomi untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang optimal.
Ia ingin mendorong para pengusaha hebat UMKM dari kalangan ibu rumah tangga agar mendapatkan pelatihan serta pendampingan dalam memasarkan produk dan modal usaha.
"Nanti jadi fokus kegiatan ke depan akan ada dua pilar utama, yakni Oke Oce dan Rumah Siap Kerja yang fokus menciptakan lapangan kerja terlatih," katanya.
Pertemuan Jokowi dan Prabowo
Pertemuan presiden terpilih Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pasca-Pilpres sebaiknya segera dilakukan guna mencairkan polarisasi untuk dukungan para pasangan calon yang sempat berkompetisi di Pilpres 2019, kata Ketua Kolektif Nasional Tim Akar Rumput, M Ridha Saleh.
"Silaturahim antara Jokowi dan Prabowo sebaiknya segera dilaksanakan karena silaturahim tersebut akan memberikan dampak baik untuk mencairkan polarisasi yang terjadi selama ini ya disebabkan panjangnya masa kampanye pilpres," kata Ketua Kolektif Nasional Tim Akar Rumput, M Ridha Saleh, di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
• Pria Beristri Hamili Adik Kandung Sendiri Hingga Akhirnya Menikah, Sang Istri Laporkan ke Polisi
Menurut dia, silaturahmi antara Jokowi dan Prabowo akan membawa pesan bagi bangsa bahwa pentingnya persatuan nasional untuk memperkuat kembali keretakan sosial politik yang terjadi selama ini.
"Silaturahim Jokowi dan Prabowo diharapkan menjadi energi persatuan dalam menghadapi sejumlah masalah bangsa yang masih tersisa," tutur Ridha.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini mengatakan, dirinya tidak menggunakan istilah "rekonsiliasi" karena ketegangan dalam politik itu biasa dan itu merupakan dinamika sosial politik.
"Istilah rekonsiliasi itu digunakan terhadap suatu peristiwa kemanusiaan dimana peristiwa tersebut ada pelaku dan ada korban. Sedangkan ketegangan sosial politik saat pilpres sifatnya lebih karena ada semangat kompetisi menang kalah, bukan pelaku dan korban," ucapnya.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Agus Widjojo, mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun bangsa usai pelaksanaan Pilpres 2019 yang telah menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
"Pilpres itu sudah berlalu dan sudah diputuskan secara konstitusional dan semua sudah menerima. Jadi, sekarang saatnya bagaimana bangsa ini perlu untuk bersatu kembali dan bersama-sama untuk melanjutkan pembangunan bangsa," kata Widjojo, saat jumpa pers di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin.
Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah upaya-upaya merajut keutuhan dan persatuan bangsa.
Ia berharap upaya untuk bersatu kembali dan bersama-sama melanjutkan pembangunan bangsa dapat segera dilakukan, dengan cara menghilangkan polarisasi untuk dukungan para pasangan calon, baik Jokowi-KH Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang sempat berkompetisi.
"Itu ada di dalam kaidah-kaidah politik bagaimana untuk menyatukan sebuah bangsa dalam sebuah program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Sebetulnya tidak perlu ada polarisasi untuk dukungan antar calon," kata Widjojo. (Antara)