Tito Karnavian Jelaskan Alasan Mengapa KPK Butuh Polri untuk Berantas Korupsi di Tanah Air

4. Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur;

5. Pati Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Iswandi Hari;

6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto;

• Menteri Pertahanan Ungkap Tiga Persen Anggota TNI Tak Setuju Ideologi Pancasila

7. Karosunluhkum Divkum Polri Brigjen Agung Makbul;

8. Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih;

9. Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

• Keponakan Mahfud MD Pembuat Robot Tidak Ikhlas Ungkap Keganjilan Situng KPU di Sidang MK

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV segera berakhir pada Desember 2019.

Presiden Jokowi pun sudah menunjuk panitia seleksi yang terdiri dari sembilan orang, untuk mengajukan orang-orang terbaik.

Nantinya, 10 calon pimpinan KPK yang lulus proses seleksi hingga di tahap akhir, akan mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

• Kubu Prabowo-Sandi Tuding Jokowi-Maruf Amin Lakukan Lima Dugaan Kecurangan Ini di Pilpres 2019

Namun, banyak yang menduga terjadi transaksi dan kesepakatan tertentu apabila sudah ada di tahap seleksi di DPR.

Hal tersebut tidak dibantah oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"Ya, kalau sudah di DPR biasanya memang ada perhitungan-perhitungan tersendiri," kata Saut Situmorang kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).

• FPI Gelar Unjuk Rasa di Sekitar Gedung MK, Ketua Umumnya Bilang Bukan Urusan Politik

Dia pun kemudian mengusulkan agar Presiden saja yang menunjuk pimpinan KPK.

Sehingga, publik nantinya bisa memprotes langsung ke Presiden, apabila pimpinan komisi anti-rasuah tersebut tidak bekerja secara maksimal.

"Ditentukan saja oleh Presiden siapa yang duduk di KPK. Jadi, kalau kerjanya enggak bener tinggal nyalahin Presidennya," tuturnya.

• BW Minta MK Diskualifikasi Jokowi-Maruf Amin dan Tetapkan Prabowo-Sandi Menang 52 Persen

"Di negara lain juga begitu kok, tengok aja di Malaysia. Tapi, itu kalau mau lebih aman," ujar Saut Situmorang.

Tetapi, betulkah proses seleksi capim KPK diliputi praktik yang tak transparan?

Saut Situmorang menjamin dari proses seleksi administratif hingga tembus 48 besar, hanya mengandalkan kemampuan dari capim yang melamar.

• Ingatkan Demonstran di Sekitar MK, Moeldoko: Kami akan Bikin Sesuatu Kalau Macam-macam

Apalagi, dimulai dari tahapan psikotes bukan sesuatu yang mudah.

"Paling enggak sampai di angka 48 besar itu murni otak yang bersangkutan dari hasil psikotes," jelasnya.

"Jadi, menurut pengalaman saya lho, itu hasil kemampuan mereka sendiri," tambah Saut Situmorang mengenang kembali proses tahapan untuk menjadi capim KPK yang telah ia lalui pada 2015 silam.

• Polisi Belum Berniat Periksa Bekas Anggota Tim Mawar Fauka Noor Farid Terkait Kerusuhan 22 Mei

Selain itu, para capim juga nantinya akan diminta untuk membuat makalah dan mempresentasikannya langsung di hadapan pansel.

Kendati urusan membuat slide power point terkesan remeh, namun biasanya bagi para pejabat, hal tersebut dikerjakan oleh orang lain.

"Bayangin, yang biasanya enggak bikin power point sendiri, akhirnya otak Anda harus mikir dan bikin sendiri," beber pria yang pernah menjadi Staf Ahli di Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

• Kapolri Bilang Kasus Mantan Danjen Kopassus Soenarko Masih Bisa Dikomunikasikan, Apa Maksudnya?

Setelah melalui proses seleksi, maka akan terus menciut hingga ke-10 besar.

Nama-nama di 10 besar ini lah yang nantinya akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. (Fahdi Fahlevi)