Sidang Sengketa Pilpres 2019 Terbuka untuk Umum, Media Boleh Siarkan Langsung

Alat bukti itu diajukan dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019. Menurutnya, tim hukum Prabowo-Sandi sudah hampir final menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa pada sidang perdana di MK pada 14 Juni 2019.

• Arus Balik Pemudik Mulai Tampak Sejak Kamis Malam, Nagrek Arah Garut Sempat Padat

"Jadi kami tidak akan memberikan alat bukti abal-abal, kami ingin tetap mempertahankan itu semua dengan alat-alat bukti yang valid," kata Nicolay, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Ada pun 51 alat bukti yang dilampirkan pada saat pendaftaran gugatan, menurut Nicolay, hanya awalan.

51 alat bukti tersebut, katanya, hanya sebagai prasyarat registrasi tim hukum BPN kepada MK.

• Susi Pudjiastuti Ingin Bikin Terobosan di KKP, Pegawai Muda Berkualitas Bisa Cepat Naik Jabatan

"Jadi bukan kami hanya memiliki 51 alat bukti. Itu hanya sebagai pengantar untuk sebagai prasyarat kami bisa mendaftar di Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

"Kami punya bukti cukup valid dan cukup banyak. Kami juga bisa membuktikan secara IT forensik terjadinya penggelembungan dan kecurangan," tuturnya.

"Itu bisa kami buktikan lewat IT forensik. Oleh karena itu kami ingin meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU dilakukan audit forensik terhadap IT KPU juga," sambung Nicolay.

• SBY Ungkap Makna Batik Sawunggaling Hitam yang Dipilih Ani Yudhoyono untuk Lebaran Sebelum Wafat

Anggota BPN Prabowo-Sandi itu pun meyakini MK akan mengabulkan gugatan tersebut.

Bahkan, ia mengatakan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan nantinya akan membuat semua pihak terjekut.

"Pada saat pembuktian di persidangan teman-teman lihat sendiri. Pasti akan tercengang," ucapnya.

• Kemarin Bung Karno Berulang Tahun ke-118, Ini Sosok Sembilan Istrinya

Nicolay juga menegaskan bahwa pasangan Prabowo-Sandi selalu mengedepankan cara konstitusional dalam memperjuangkan Pemilu 2019.

Karena itu, ia meminta kepada seluruh pihak, terutama pejabat tinggi negara, untuk memberikan pernyataan yang menyejukkan dan bukan malah memprovokasi serta menakut-nakuti masyarakat, dengan melakukan tindakan-tindakan represif.

Prabowo-Sandi, papar Nicolay, dalam hal ini memegang teguh konstitusional dan taat pada hukum.

• Susi Pudjiastuti Ingin Jadi Wartawan Online Jika Tak Lagi Jabat Menteri Kelautan dan Perikanan

Sehingga, katanya, para stakeholder dan pemimpin negara pemerintahan, jangan lagi mengajukan hal-hal yang terindikasi mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu.

"Cukuplah, apalagi kita dalam suasana Ramadan ini," cetusnya.

Sebelumnya, Fadli Zon, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menjawab kritikan kubu TKN Jokowi-Maruf Amin.

• Setelah Libur Lebaran Susi Pudjiastuti Bakal Tenggelamkan Lagi 30 Kapal Asing Pencuri Ikan

Kubu 01 sebelumnya menyebut bukti yang dilampirkan pihaknya dalam gugatan Pemilu Presiden, jumlahnya terlalu sedikit dibanding selisih suara antar-kedua pasangan calon.

Menurut Fadli Zon, 51 bukti yang dilampirkan dalam pendaftaran gugatan hanya sebagai bukti pengantar. Seiring perjalanan sidang, katanya, akan ada penambahan bukti tersebut.

"Saya kira nanti disertakan dengan bukti-bukti yang menunjang apa yang menjadi pengantar itu," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2019).

• Sudirman Said Pilih Mudik Pakai Kereta Ketimbang Manfaatkan Tol Trans Jawa

"Saya yakin bahwa memang semuanya sudah melalui satu pertimbangan untuk membangun argumentasi yang kokoh, untuk membuktikan apa yang disampaikan pada pelaporan itu," sambungnya.

Fadli Zon yakin dalam persidangan, tim hukum BPN dapat membawa bukti yang dapat menguatkan adanya dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Saya kira mereka memang ahli-ahli hukum yang mengenal dan mengetahui, mendalami persoalan-persoalan bersifat konstitusional. Dan saya yakin atas dasar pertimbangan yang kuat. Saya kira kita lihat nantilah hasilnya pada sidang di MK," papar Wakil Ketua DPR tersebut.

• Moeldoko Senang Idul Fitri Tahun Ini Berjalan Lancar, tapi Katanya Ada Satu Hal yang Belum Selesai

Saat ditanya keyakinannya dalam sidang MK, Fadli Zon tidak menjawabnya. Ia hanya mengatakan bahwa pendaftaran gugatan Pemilu Presiden ke MK merupakan jalan yang ditempuh sebagai upaya untuk mengungkap adanya kecurangan Pemilu.

"Ya ini adalah jalan ditempuh dala rangka untuk mengurai apa yang menjadi concern banyak orang terkait dengan kecurangan-kecurangan pada sebelum pemilu, saat pemilu, bahkan setelah pemilu," bebernya.

Minta Pendukung Berikan Barang Bukti

Sementara, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade meminta para pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 yang mempunyai tambahan barang bukti kecurangan Pemilu, menyerahkannya kepada tim hukum.

"Bagi yang mempunyai tambahan barang barang bukti, bisa diserahkan ke Kantor BPN atau ke kantor lawyernya," kata Andre Rosiade saat dihubungi, Senin (27/4/2019).

Andre Rosiade mengatakan, ketimbang berdemonstrasi, lebih baik pendukungnya mengumpulkan barang bukti. Karena, saat ini pihaknya sedang fokus berjuang di Mahkamah Konstitusi.

• Ini Asal-usul SBY dan Ani Yudhoyono Dipanggil Pepo Memo

"Sehingga bisa memperkaya bukti-bukti yang dimiliki tim hukum BPN dan menguatkan bahwa kecurangan Pemilu terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis," katanya.

Terkait kritikan kubu TKN Jokowi-Maruf Amin, bahwa jumlah bukti yang dilampirkan tidak sebanding dengan selisih suara di Pemilu Presiden, menurut Andre Rosiade, Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator.

Dalam mendaftarkan gugatan, BPN melampirkan 51 bukti yang di antaranya merupakan tautan berita media online.

• Arus Mudik Lebaran 2019 Lancar, Fadli Zon: Jangan-jangan karena Tiket Pesawat dan Tarif Tol Mahal

"Pembuktian adanya kecurangan yang terstruktur sistematis, dan masif bukan soal angka-angka, MK bukan Mahkamah Kalkulator," cetusnya.

Yakin Bisa Buka Tabir 

Calon wakil presiden Sandiaga Uno meyakini, barang bukti yang dibawa pihaknya dalam gugatan Pemilu Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), akan meyakinkan bahwa terjadi kecurangan di Pemilu Presiden 2019.

Barang bukti yang dilampirkan BPN Prabowo-Sandi, katanya, akan membuka tabir adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Detailnya nanti tim hukum yang menjelaskan. Tapi bukti-bukti yang kita sampaikan, Insyaallah akan membuka tabir dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di lapangan, dan ini tuntutan dari masyarakat," papar Sandiaga Uno di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, (26/5/2019).

• Bomber Kartasura Jadi Tersangka, Bakal Dideradikalisasi oleh BNPT

Sandiaga Uno mengatakan, barang bukti yang dibawa ke MK salah satunya mengenai dugaan adanya anomali di 50 persen TPS setiap provinsi dalam Pemilu Presiden.

"Jadi ada beberapa TPS, dan TPS ini merupakan ada polanya, ada pattern-nya, itu yang nanti akan disampaikan lebih detail oleh tim hukum untuk dilengkapi. Tapi nanti detailnya tim hukum yang akan sampaikan," jelasnya. (Gita Irawan)

Foto: Tribunnews.com/Gita Irawan

Ketua Mahkamah Konstitusi dan selaku hakim yang akan menangani sengketa Pilpres 2019, Anwar Usman saat acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin (10/6/2019).

Gita Irawan
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Tribunnews" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tribunnews+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to tribunnews@googlegroups.com.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/tribunnews/CABP5WjE_Lpbg8wJGETwnsyFyrjeOjKQbL0NQT6nCcV3y6WW_OQ@mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
IMG20190610115517 .jpg
Reply Reply to All Forward More