Pilpres 2019

Prabowo Gugat ke MK, Mahkamah Konstitusi Akan Keluarkan Putusan Sidang Pilpres 2019 di Tanggal Ini

Kubu Prabowo lewat BPN sudah memastikan akan menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Lalu berapa lama MK akan mengeluarkan putusannya?

Prabowo Gugat ke MK, Mahkamah Konstitusi Akan Keluarkan Putusan Sidang Pilpres 2019 di Tanggal Ini
KOMPAS.COM/Sandro Gatra
Gedung Mahkamah Konstitusi 

Sementara itu, untuk gugatan Caleg DPR, DPD. dan DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota, diatur dalam pasal 474 UU Pemilu.

Berikut ketentuan lengkapnya dalam Pasal 474 UU Pemilu:

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

(Penjelasan UU: Yang dimaksud dengan "mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara" adalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan).

(2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

 Habis Tetapkan Jokowi Menang Pilpres 2019, KPU Umumkan Hal yang Bikin Banyak Orang Kecele

 Kronologi Warga Depok Tewas Saat Aksi 22 Mei, Tertembak Saat Jaga Rumah Rizieq Shihab di Petamburan

 Ada 99 Orang Diamankan dalam Kerusuhan di Petamburan

(3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan lebih rinci soal gugatan caleg DPR dan DPRD diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

Pasal 3 Peraturan MK tersebut menjelaskan ketentuan untuk pemohon, sebagai berikut:

a. Partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

Halaman
1234
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved