Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Sikapi Waketum Gerindra Arief Poyuono Tolak Bayar Pajak

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Ini Respon Sri Mulyani

Arief Puyuono Ajak Pendukung 02 Mogok Bayar Pajak

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono ajak para pendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tak bayar pajak sebagai bentuk kekecewaan pada KPU.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi negara yang sulit dari segi ekonomi.

Untuk itu, membayar pajak bagi setiap warga negara merupakan kewajiban untuk membangun negara.

"Saya ingin mengingatkan kita bahwa negara kita lagi sulit, ekonomi neraca perdagangan kita jeblok. Kita juga lihat pelambatan ekonomi. Kita justru perlu meningkatkan rasio pajak kita dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga seusai menghadiri acara ngabuburit di salah satu kampus di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019).

Sandiaga menambahkan, setiap warga harus mampu meningkatkan revenue mereka dari pajak dengan sistem IT yang lebih baik.

Untuk itu, ia pun mengusulkan bahwa nantinya akan ada penerimaan negara yang dipisah dari Kementerian Keuangan.

"Dan, itu butuh pendekatan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas," imbuhnya.

Lebih lanjut Sandiaga berharap bahwa siapapun yang terpilih di Pemilu Tahun 2019 ini mampu menghadirkan pemerintahan yang kuat dan rasio pajak yang lebih besar pula.

"Pajak itu sangat diperlukan untuk membangun negara, jadi pernyataan kami cukup jelas," tandasnya.

Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya Rabu (15/5/2019), Arief Poyuono mengajak pendukung Prabowo-Sandiaga untuk menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

• People Power Capres 02 Tak Didukung TNI-Polri, Kata Hendropriyono Namanya Jauh Panggang dari Api

• Peluang Prabowo Menang Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK Terbuka Lebar, Ini Kata Mahfud MD

• Ani Hasibuan Dokter Bongkar Kematian Anggota KPPS Diancam Hukuman 10 Tahun Hari Ini Dipanggil Polisi