Pilpres 2019
Emha Ungkap Tantangan pada Jokowi dan Prabowo Berani Hitung Ulang Terbuka Dipantau Layar Lebar
Kalau saya Prabowo yang dituduh curang, maka saya minta hitung ulang. Kalau saya Jokowi dan dituduh curang, maka saya akan minta dihitung ulang.
Secara khusus, Cak Nun mengungkapkan kesatuan-kesatuan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kala itu, dan kini jadi TNI, memang diperintahkan untuk menculik aktivis.
Namun, perintahnya bukan hanya menculik, tapi melenyapkan sejumlah orang yang dijadikan sebagai sasaran penculikan tersebut.
Menurut Cak Nun, selain kesatuan yang di bawah Prabowo Subianto, ada sejumlah kesatuan lainnya ABRI, yang bertugas mengambil orang-orang yang sudah dianggap sebagai orang berbahaya.
"Jadi, salahnya Prabowo Subianto itu, yang diculik tidak dipateni, kalau dipateni seperti yang lainnya, tidak ada persoalan," katanya dalam satu acara.
Prabowo Subianto itu salah satu yang diperintah untuk mengantisipasi oleh kelompok-kelompok aktivis.
"Memang diculik, tapi ora dipateni, kalau dipateni ora onok masalah," katanya.
Jadi, ada beberapa kesatuan yang diperintah untuk menculik dan memusnahkan.
"Salahnya Prabowo Subianto yang diculik tidak dimusnahkan, makanya Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, itu berterima kasih kepada Prabowo Subianto dan sekarang masuk Gerindra," katanya.
• Emha Ainun Najib Menguak Ini Dia Kesalahan Prabowo Subianto dalam Kasus Penculikan Aktivis
• Eggi Sudjana Ditangkap, Ratna Sarumpaet: Itu Permainan Pemerintah
• BREAKING NEWS: Polisi Keluarkan Surat Penangkapan Eggi Sudjana, Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan Ini
Peristiwa penculikan memang terus menjadi kontroversi berkepanjangan dan nyaris selalu diangkat, khususnya saat Prabowo Subianto maju untuk bertarung menjadi calon presiden (capres).
Terkait kasus penculikan itu, sejumlah fakta memang terkuak di antaranya dari sejumlah korban penculikan yang ternyata tidak dihabisi, khususnya di pasukan Prabowo Subianto tersebut.
Akhirnya, Prabowo Subianto dijadikan sebagai orang yang dianggap sebagai dalang penculikan dan penghilangan paksa orang-orang yang terjadi di tahun 1997 tersebut.
Peristiwa penculikan dan gelombang demonstrasi yang melanda tersebut juga menjadi kasus yang dikaitkan dengan peristiwa penculikan aktivis.
Sementara itu, kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa orang di tahun 1997 juga berimbas pada sejumlah nama jenderal.
Ada di antara sejumlah jenderal setelah kejatuhan Orde Baru (Orba) tidak bisa bertandang ke luar negeri.
Mereka yang tidak bisa keluar negeri karena terancam ditangkap di sejumlah negara tertentu itu memang masih mengisi posisi jabatan penting di negara ini.