Penumpukan Beras dan Minyak Goreng, Pukat UGM harap BPK Audit Bulog

Masih banyaknya bahan pangan seperti beras di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia, dan minyak goreng kadaluwarsa dinilai sebagai hal yang perlu diperhatikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM (Pukat UGM) Oce Madril menilai BPK perlu mengaudit Perum Bulog terkait penumpukan pangan ini.

Audit dinilai perlu agar terlihat penumpukan beras itu akibat ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi atau tidak. Penumpukan yang menimbulkan kerusakan berpotensi pemborosan dan menimbulkan kerugian negara.

"Menurut saya memang ini ada problem, kenapa barang itu sampai menumpuk dan malah membusuk, padahal situasi masyarakat di sisi lain banyak yang membutuhkan. Dalam hal itu menurut saya, potensi kerugian itu tetap ada, maka harus diaudit oleh BPK dan BPKP. Itu semua kan dari APBN, karena anggaran itu kan harus dipertanggungjawabkan," kata Oce kepada wartawan, Kamis (9/5).

Menurutnya, untuk melihat kerugian negara, BPK harus melihat berapa banyak beras yang busuk, tak tersalurkan, kemudian berapa nilainya serta bagaimana perencanaannya.

“Boleh jadi memang perencanaan dan realisasi tidak dirancang dengan baik, sehingga, memang barang sudah dibeli melalui APBN itu enggak terpakai,” tukasnya.

Terpisah, Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menilai ada pekerjaan rumah besar di Bulog menyangkut tata kelola untuk menyangga pangan nasional. Menurutnya Bulog tidak punya data yang baik mengenai produksi, data kebutuhan dan ketersediaan stok di Bulog sendiri.

"Kita banyak menemukan ketidaksinkronan data, baik data produksi, kebutuhan dan barang yang ada di Bulog," kata Firdaus Ilyas.

Hal ini diperparah dengan dugaan praktek pemburu rente yang memanfaatkan kelangkaan bahan-bahan pokok di pasar. Pengaduan kerap tak adanya beras Bulog di pasar tradisional, sering muncul. Pun, beras sachet yang disebut-sebut sebagai inovasi untuk distribusi beras menumpuk, ternyata tak ampuh dan berpotensi pemborosan dalam produksinya. ICW pun mempertanyakan kabar soal kadaluarsanya stok beras mencapai 800 ton di Batam.

"Ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari ketidakcukupan persediaan pangan," ujarnya.

Seperti diketahui, Bulog akan memberikan tunjangan beras atau natura untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti, PNS, TNI, dan Polri.

Namun hal ini dikritik Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi. Ia melihat saat ini bukan lagi masanya bagi-bagi penggajian PNS dalam bentuk natura. Alasannya dia, salah satunya tidak praktis.

Sofian melanjutkan, untuk saat ini, distribusi beras sudah ada di mana-mana, termasuk di RT/RW. Jadi, kalau PNS memerlukan beras, mereka bisa memilih yang disukai dengan uang yang diberikan oleh negara dan pemerintah.

"Apalagi, beras Bulog itu udah kurang baik kualitasnya. Kalau pengalaman di masa lalu, beras yang di Bulog itu sudah terlalu lama sehingga tidak layak untuk dikonsumsi," katanya.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar mengatakan saat ini penyerapan beras Bulog rata-rata mencapai 10 ribu ton per hari. Bahkan, dari April hingga saat ini jumlah penyerapan telah mencapai 400 ribu ton.