UPDATE TERBARU: Dokter Ungkap Penyebab Anggota KPPS Tewas, Sebut Ada Kelalaian dan Minta Otopsi

Tewasnya ratusan penyelenggara Pemilu 2019 diduga karena ada unsur kelalaian. Karena itu, negara perlu membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap penyebab kematian tersebut.

SEORANG dokter meminta dilakukan otopsi ratusan penyelenggara Pemilu 2019 meninggal yang diduga karena berbagai sebab.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU diminta bertanggung jawab atas tewasnya anggota KPPS atau  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara maupun petugas Pilpres 2019 atau Pileg 2019 lainnya.

Dokter ahli syaraf Ani Hasibuan menduga ada unsur kelalaian dalam proses rekrutmen maupun proses lainnya yang menjadi penyebab ratusan anggota KPPS tewas.

Karena itu, Ani Hasibuan yang sudah lakukan investigasi di Yogyakarta, meminta agar dilakukan pemeriksaan dan bila perlu otopsi terhadap para korban penyelenggara Pemilu 2019 yang tewas itu.

"Saya sejak awal sebagai dokter itu sudah lucu, ini bencana pembantaian atau pemilu, kok banyak amat yang meninggal. Orang pemilu kan happy mau dapat pemimpin baru atau gimana," ujar Ani Hasibuan.

• THR Lebaran 2019 untuk PNS/TNI/Polri/Pensiun akan Dibagikan 24 Mei, Begini Rinciannya

• Kondisi Darah Ani Yudhoyono Drop, Terus Ditemani Keluarga Hingga AHY Menangis

• Nilai Aksi Unjuk Rasa Kivlan Zen Tak Bisa Didiamkan, Moeldoko: Berikutnya Ada Ajakan Merdeka

Ani Hasibuan kemudian menunjukkan beberapa hasil investigasi di Yogyakarta yang ditampilkan di Tv One.

Kesimpulan hasil investigasinya ptidak ada kaitan kelelahan dengan kematian anggota KPPS.

Artinya penyebab ratusan anggota KPPS tewas perlu diteliti lebih mendalam.

Ini beberapa data korban meninggal di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Nama Tg (52), asal Kabupaten Sleman, meninggal 19 April 2019 karena bunuh diri. Kemudian LS (60), Kabupaten Sleman, meninggal 23 April 2019 karena sakit. Nama SDT (51), Kabupaten Sleman, meninggal 22 April 2019 karena sakit dan terjatuh di kamar mandi.

BS, Kabupaten Sleman, meninggal 26 April 2019 karena kekelalahan setelah bekerja dan setelah itu sakit dan meninggal dunia. MS (63), Kabupaten Sleman, meninggal 22 April 2019. 

• UPDATE REAL COUNT C1 Data 69 %: Suara Jokowi Capai Tertinggi dan Prabowo Terendah dalam 7 Hari Ini

• 424 Petugas KPPS Wafat, Fadli Zon: Dulu Ada Kerja Paksa Enggak Meninggal Sebanyak Ini

• UPDATE TERBARU Hingga Senin Ini Anggota KPPS Jakarta Timur yang Meninggal Jadi 9 Orang

"Membunuh tanpa alasan 1 nyawa saja sama saja dengan membunuh satu dunia ini.  Ini ada 500 orang (meninggal) dan kita mau diam," ujar Ani Hasibuan dalam dialog di Tv One, Selasa (7/5/2019) malam.

"Yang ingin saya minta di sini, sebagai dokter sebagai rakyat, ayo dong diperiksa," tambah Ani Hasibuan. "Di Jogja ada korban, punya anak empat. Istri tidak kerja. Mau diapain sama negara tuh."

Tv One kemarin menggelar acara talk show 'Catatan Demokrasi Kita' yang membahas "Misteri Kematian Ratusan Petugas KPPS".

Pembicara acara itu adalah Direktur Lokataru Haris Azhar, pengamat politik Rocky Gerung, Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, komisioner KPU 2007-2012 I Gusti Putu Artha, dan dr Ani Hasibuan.

Kelalaian Proses Rekrutmen KPPS

Dalam talkshow tersebut terbongkar proses rekrutmen anggota KPPS yang banyak kejanggalan dan manipulasi, terutama terkait surat keterangan kesehatan.

Menurut Ani Hasibuan, untuk bisa melakukan pekerjaan yang sangat berat pada Pemilu serentak 2019 ini, seharusnya dalam melakukan rekrutmen juga memerhatikan kesehatan calon anggota KPPS.

Tapi sayangnya, menurut pengakuan anggota KPPS kepada Ani Hasibuan, mereka tidak diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh petugas kesehatan, tetapi langsung diberikan surat keterangan.

"Soal pemeriksaan kesehatan, saya tanya kepada mereka, bagaimana cara mendaftar sebagai anggota KPPS, pergi ke puskesmas bikin surat keterangan sehat. diperiksa tidak, ditensi ke, dirontsen, enggak tuh," ujar Ani Hasibuan.

Terkait adanya korban meninggal karena memiliki penyakit bawaan, yakni sakit ginjal, kata Ani Hasibuan, fakta ini justru semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian. 

Menurut Ani Hasibuan, sangat tidak logis jika orang yang menderita sakit ginjal atau mereka yang sudah berumur di atas 60 tahun dipekerjaan dalam waktu 3 x 24 jam. 

"Di situ juga suatu kelalaian menurut saya. Lalai dong. Sudah tahu beban kerja banyak, kok orang tidak disiapin. Sudah tahu beban kerja banyak, kok orang 60 tahun masih diterima. Mungkin gak orang 60 tahun bekerja 3 x 24 jam sehari," ujar Ani Hasibuan lagi.

Menurut Ani Hasibuan, orang yang sudah meninggal memang tidak perlu ditangisi karena sudah waktunya.  Tetapi, penyebabnya apa yang perlu diteliti.

"Saya tak ikut-ikut dengan urusan sebelah sini sebelah sana. Saya dokter. Teliti, otopsi. Teman saya di RSCM itu mau bantu ko, ayo dong dipekerjakan," kata Ani Hasibuan.

Korban Pemilu 2019 itu meninggal saat hari pencoblosan Pemilu 2019 pada Rabu (17/4/2019) maupun pada hari yang berbeda setelah itu.

Bentuk TPF korban Pemilu 2019 

Terkait banyaknya korban yang meninggal tersebut, Haris Azhar mengusulkan agar negara membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

TPF korban Pemilu 2019 nanti diberi tanggung jawab untuk mengungkap secara tuntas kenapa sampai ada ratusan orang meninggal pada Pilpres 2019 dan Pileg 2019 kali ini.

"Anggota TPF korban Pemilu 2019 bisa siapa saja, bisa Adian Napitupulu, Bung Puthu, Bung Rocky. Tugasnya mengungkap secara tugas kasus ini," ujar Haris Azhar.

Lokataru kini menghimpun pengaduan para korban atau keluarga korban meninggal atau sakit terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Di laman https://lokataru.id juga diinformasikan terkait penerimaan aduan anggota KPPS korban Pemilu 2019.

Rekaman video dialog tersebut menjadi viral di sejumlah media sosial.

Inilah video yang viral tersebut.

Untuk lebih jelas talk show Catatan Demokrasi Kita - Misteri Kematian Ratusan Petugas KPPS (7/5/2019) bisa dilihat dalam video berikut ini.

Advokat dan Dokter Adukan Korban Pemilu 2019

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak untuk membahas banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat menjalankan tugas.

Diberitakan Kompas.com, beberapa pihak yang hadir adalah kumpulan advokat bernama Advokat Senopati 08 dan sejumlah dokter.

Salah seorang dokter yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ani Hasibuan yang merupakan dokter ahli syaraf. Namun, dia menolak menyebut rumah sakit tempat dirinya bekerja.

"Yang saya baru lihat hanya di satu tempat dan itu pun tidak banyak. Dari 68 yang sakit, kami baru melihat 3 orang saja. Sebenarnya belum bisa mewakili ya, tetapi saya kira kita perlu concern saja. Ini ada orang-orang dari 68 yang sakit, ada 11 meninggal, kita perlu tahu kenapa sih meninggalnya," ujar Ani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Ani mengaku, petugas KPPS yang dia cek ada di Yogyakarta. Ia merasa miris karena ada ratusan petugas KPPS yang meninggal.

Apalagi, kata dia, usia para petugas ini masih sekitar 20 hingga 40 tahun.

Dia menilai, agak janggal jika usia tersebut meninggal karena kelelahan.

Dia pun menyampaikan keresahan ini kepada Fahri.

"Apakah benar kejadian ini karena kecapekan? Benar enggak? Harus dilakukan investigasi supaya tidak diabaikan ya," kata Ani.

Meskipun ikut rapat bersama kelompok advokat pendukung Prabowo-Sandiaga, Ani menolak disebut berpihak.

"Saya baru kenalan hari ini dengan mereka. Saya enggak kenal, nanti ditanya saja kalau mereka apa tujuannya. Kalau saya jelas tujuannya hanya melaporkan apa yang saya temukan di lapangan dan saya minta ini diperiksa," ujar Ani.

"Kenapa saya lapor ke DPR? Ya dong, kan saluran kita DPR. Mau ke mana lagi? Rakyat mengadu ke DPR minta ini ditindaklanjuti," tambah dia.

Terkait itu, Fahri Hamzah mengatakan meninggalnya petugas KPPS menimbulkan banyak spekulasi. Dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap terbuka dalam masalah ini. Dia juga akan meminta Komisi II membentuk tim investigasi atas kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS.

"Masa ada nyawa begitu banyak hilang terus kita tutup-tutupi. Buka saja, bentuk tim investigasi," kata Fahri.