Soal Perjanjian Nuklir, Iran Bakal Melakukan Pengayaan Uranium Dalam Jumlah Besar

Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan, dia sudah diberi tahu ada beberapa negara besar yang masih memberi dukungan kepada Teheran.

Gedung Putih menerbitkan tambahan sanksi kepada Iran yang menyasar sektor minyak serta perbankan mereka.

WARTA KOTA, PALMERAH--- Jika tidak ada perjanjian baru soal nuklir, Iran menyatakan bakal melakukan pengayaan uranium dalam jumlah besar dalam waktu 60 hari ke depan.

Pernyataan itu muncul di momen satu tahun setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 yang dilakukan Presiden AS Donald Trump pada 8 Mei 2018.

Diwartakan AFP dan The Independent yang dilansir Kompas.com, Rabu (8/5/2019), Iran menyatakan mereka tidak akan menghormati sebagian perjanjian dengan menambah stok uranium serta senyawa air berat.

Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan, dia sudah diberi tahu ada beberapa negara besar yang masih memberi dukungan kepada Teheran.

Di antaranya adalah Rusia.

• Mudik Lebaran, Ada 5 Pantai Bisa Disambangi di Jalur Pantura

Perjanjian itu menitikberatkan beberapa sanksi yang dicabut sebagai ganti Iran membatas program nuklirnya, dan ditandatangani Inggris, China, Uni Eropa, Perancis, Jerman, dan AS.

Dalam kampanye presiden 2016, Trump menyebut perjanjian itu sebagai "bencana" dan melakukan negosiasi ulang adalah prioritasnya setelah terpilih.

Namun pada Mei 2018, Trump mengumumkan Washington menarik diri dari perjanjian meski penilaian independen menunjukkan Iran sudah menerapkannya secara efektif.

Setelah itu Gedung Putih menerbitkan tambahan sanksi kepada Iran yang menyasar sektor minyak serta perbankan mereka.

• Alasan PHRI soal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinilai Belum Terlalu Tepat

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan langkah pengayaan uranium diperlukan.

"Kami ingin memastikan hak kami sekaligus membawa keseimbangan," ulas dewan.

Dewan kemudian meminta kepada negara yang masih mendukung mereka untuk membawa komitmen baru dalam 60 hari mendatang.

Terutama di bidang minyak dan perbankan.

Kelima negara yang masih tersisa sejauh ini belum menunjukkan daya tawar dan memilih untuk mematuhi sanksi yang diberikan oleh Gedung Putih.

Korea Utara

Sementara itu, beberapa waktu lalu Kantor Berita Pusat Korea atau Korean Central News Agency (KNCA) membuat pernyataan kalau Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah memantau latihan pertahanan militer di wilayah Laut Jepang.

Latihan pertahanan militer itu dalam rangka menguji keakuratan peluncur roket jarak jauh dan berkaliber besar.

Sementara pemerintah Korea Selatan juga telah melaporkan bahwa pihaknya melihat uji luncur tersebut dari beberapa tembakan yang berasal dari pantai timur Korea Utara.

• Setelah Anjlok, IHSG Hari Ini Ditutup Menguat: Apa Penyebabnya?

Roket-roket tersebut diluncurkan dari Semenanjung Hodo yang memang menjadi markas pasukan artileri Korea Utara.

Lokasi ini sebelumnya juga telah menembakan beberapa senjata yang dapat melontar hingga 200 kilometer.

"Mereka memperlihatkan kecanggihan teknologi dan membalutnya dalam latihan yang cukup defensif," kata Ankit Panda, Asisten Senior di Federasi Ilmuwan Amerika menanggapi laporan yang diterbitkan KNCA, dikutip dari Bloomberg yang dilansir Kontan, Sabtu (4/5/2019).

Aksi Korea Utara ini jadi ikhtiar paling provokatif yang dilakukan pemerintahan Kim setelah pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

• Gaya Akuisisi Apple Agresif, Bisa Akuisisi Perusahaan Setiap 3 Minggu

Pertemuan antara Kim dan Trump itu gagal mencapai kesepakatan pada Februari lalu di Vietnam.

Termasuk yang paling signifikan setelah Kim pada November 2017 meluncurkan rudal balistik antar benua.

Trump ikut geram atas aksi tersebut.

Dalam cuitannya Trump sedikit mengancam Kim untuk tak melakukan hal yang dapat memicu perang antar dua negara tersebut.

“Segala sesuatunya memang memungkikan, namun saya percaya Kim sepenuhnya sadar potensi ekonomi Korea Utara yang besar dan tak akan melakukan hal-hal yang dapat menganggu atau mengakhirinya. dia juga tahu, kalau kami sama-sama tak ingin janji yang ia ucapkan ke saya tak ditaati. Akan terjadi sebuah kesepakatan,” cuitnya pada Sabtu (4/5).

• Tragedi Boeing 737 Max, Boeing Tahu Ada Masalah di MCAS Sejak Mei 2017

Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Sanders, mengakui akan melakukan monitoring secara ketat terhadap aktivitas militer Korea Utara selanjutnya.

Dalam laporannya, KNCA mengatakan, Kim masih kecewa lantaran permintaannya soal sanksi kepada Korea Utara tak digubris Trump pada pertemuan di Hanoi, Vietnam, Februari 2019 lalu.

Ditambah Kim juga terus menyebut Amerika sebagai negara yang beritikad buruk dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu.

Kepada Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, Kim menyerukan, ia akan menunggu dengan sabar sampai akhir tahun ini untuk membuat kesepakatan yang lebih baik dengan Amerika.

• Tanggapan Warren Buffett soal Perang Dagang Antara Amerika Serikat dan China

Peluncuran roket juga bisa menjadi sinyal ancaman bagi Korea Selatan yang melakukan latihan militer gabungan bersama Amerika Serikat, meskipun Trump telah mengurangi frekuensi latihan tersebut.

Kim dalam beberapa pidatonya secara langsung juga telah menyatakan ketidaksukaannya atas latihan gabungan tersebut.

Setelah peluncuran, dan berkomunikasi dengan beberapa petinggi Korea Selatan, Perwakilan Khusus Amerika Stephen Biegun menyatakan akan melakukan kunjungan ke Tokyo pada 7 Mei 2019, dan ke Seoul pada 9 Mei 2019.

Sementara Kementerian Pertahanan Jepang dalam keterangan resminya menyatakan tidak mendeteksi adanya rudal yang memasuki zona ekonomi eksklusifnya dan dengan demikian tidak ada dampak langsung terhadap keamanan nasionalnya.

• Perang Dagang, China Dianggap Ingkar Janji: Trump Ngotot Tarif Impor dari China Naik

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Iran Ancam Bakal Memproses Uranium untuk Membuat Nuklir dalam Jumlah Besar jika...