VIDEO: Begini Penampakan Kardus Berisi Form C1 Boyolali di Menteng

Salah satu persoalan penting yang ia tekankan untuk dievaluasi ialah terkait banyaknya petugas penyelenggara Pemilu yang tumbang bahkan meninggal dunia, lantaran kerja maraton dalam proses rekapitulasi suara.

• Amien Rais: KPU Itu Makhluk Politik Buatan Pemerintah Petahana

Kemudian, tuturnya, sistem Pemilu serentak 2019 juga harus dievaluasi secara komperhensif.

Terutama, pada frasa kata 'serentak'. Jam kerja petugas yang bekerja di lapangan juga harus menjadi pertimbangan.

"Itu kita evaluasi lagi. Ataukah harinya bisa dipisah, atau panitia di tingkat lokal, panitianya bisa dipisah tetapi dengan kontrol yang ketat," beber Mahfud MD.

• BREAKING NEWS: Densus 88 Tembak Mati Dua Terduga Teroris di Bekasi, Dua Lagi Kabur Bawa Peledak

Kemarin, Mahfud MD meninjau langsung proses input data hasil penghitungan suara atau formulir C1 Plano ke dalam Situng di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Dalam kunjungannya ini, Mahfud MD mewakili organisasi Gerakan Suluh Kebangsaan. Dia turut membawa anggotanya, di antaranya Dosen Ilmu Statistik Asep Syaifuddin dan anak Presiden Gus Dur, Alissa Wahid.

Mahfud MD mengaku bergerak datang ke kantor KPU atas inisiatifnya sendiri, lantaran geram atas maraknya tudingan kecurangan yang dilakukan KPU, karena kekeliruan menginput data Situng Pilpres 2019.

• ‎Pindah Ibu Kota Butuh Dana Paling Minim Rp 400 Triliun, Jokowi Tak Ingin Bergantung dari APBN

"Kami datang ke sini karena risih juga merasa terganggu dengan perkembangan terakhir, di mana ada tudingan dan dugaan, yaitu terjadi kecuangan yang bersifat terstruktur di KPU," papar Mahfud MD seusai tinjauan.

Hasilnya, Mahfud MD mengakui memang ada kekeliruan entri data. Sebanyak 105 dari 241.366 TPS salah memasukkan data C1 ke Situng. Dari 105 TPS yang keliru, 65 TPS sudah dikoreksi. Sedangkan 41 sisanya masih dalam proses koreksi.

Mahfud MD mengatakan, tak mungkin KPU melakukan kecurangan secara sengaja dan terstruktur, karena memang presentasi kekeliruannya sangat kecil.

• Terduga Teroris yang Ditangkap di Bekasi Cuma Satu Orang, Dua Lagi Masih Dikejar

Dengan kata lain, dirinya merasa tidak mungkin KPU berbuat curang. Apalagi dengan tudingan kecurangan itu terstruktur, sistematis dan massive (TSM).

Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan sembarangan menebar isu atau informasi yang tidak jelas kebenarannya.

"Jangan bertindak sendiri (diviralkan) dan jangan terus kembangkan hoaks yang seakan-akan di sini (KPU) ada rekayasa," ujarnya.

• Banyak yang Tak Perhatikan, Ternyata Ada Indonesia di Film Avengers: Endgame

Padahal, pengadaan Situng resmi KPU merupakan langkah transparansi dan keterbukaan yang diupayakan oleh KPU.

Sehingga, publik bisa tahu dan mampu mengkroscek kebenaran hasil rekapitulasi suara di setiap wilayah.

"Karena keterbukaan itu, maka kekeliruan itu diketahui. Dengan demikian, ini bagian dari keterbukaan dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemilu," cetus komisioner KPU Viryan Azis. (Chaerul Umam/Vincentius Jyestha)