Dikeluhkan Terlampau Mahal, Menteri Perhubungan Bilang Ada Kemungkinan Tarif Ojek Online Diturunkan

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku sudah mendengar keluhan tarif ojek online (ojol) yang terlampau mahal.

Menhub meminta paling tidak satu pekan untuk mengevaluasi kembali tarif ojek online tersebut, terkait aspirasi dari pengendara ojol.

“Jadi kita tampung dahulu. Kenaikan tarif yang mengusulkan bukan kami, tetapi asosiasi. Ada kemungkinan turun, oleh karenanya saya akan evaluasi dalam satu minggu,” kata Budi Karya Sumadi di Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

• Rizal Ramli: Rakyat Bukan Perlu Ibu Kota Baru, tapi Presiden Baru

Menurutnya, PM Perhubungan sifatnya tidak paten dan masih dapat direvisi.

“Namanya peraturan kan boleh ada yang dievaluasi. Apalagi perbaikan ini demi kemanfaatan stakeholder pengemudi dan penumpang,” papar Budi Karya Sumadi.

Saat ini tarif baru diberlakukan di lima kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

• Bilang Selalu Sabar Sampai Titik Tertentu, Apa Maksud Prabowo?

Dua aturan baru terkait ojek daring mulai diberlakukan mulai Rabu (1/5/2019) lalu.

Kedua regulasi itu adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Juga, Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

• Prabowo Heran 300 Lebih Petugas KPPS Meninggal, Katanya Baru Sekarang Terjadi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, untuk tahap awal, aturan baru itu akan diterapkan di lima kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Makassar.

"Kita memberikan suatu payung hukum bagi operasional ojek online, terutama berkaitan dengan kemanaan. Karena kita tahu bahwa kemanan adalah satu keharusan bagi pengguna transportasi," ujar Budi Karya Sumadi seusai berdiskusi dengan pihak aplikator Go-Jek dan Grab di kantornya, Selasa (30/4/2019).

"Untuk melaksanakan itu, maka kami mengumumkan ini, karena besok mulai diberlakukan dengan tata cara, tarif apa yang termasuk di sini. Kita akan mulai berlakukan di lima kota, yaitu di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya dan Makassar," tambahnya.

• Bukan Cuma Wartawan, Prabowo Juga Damprat Intel saat Hari Buruh

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menambahkan, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi terhadap proses pemberlakuan aturan itu dalam satu minggu ke depan.

Dia berharap, semua pihak baik aplikator, pengemudi dan konsumen bisa menjalankan peraturan tersebut secara baik.

"Kita sangat berharap apa yang menjadi keputusan kemenhub bisa dijalankan, karena regulasi ini disusun dan dibuat dengan melibatkan banyak unsur dari pemerintah, aplikator, akademisi, termasuk pengemudi," jelasnya.

• Ini Lima Poin Hasil Ijtima Ulama Jilid Tiga, Kubu 01 Anggap Politik Ugal-ugalan

Sementara, pihak Go-Jek dan Grab sama-sama menyambut baik kebijakan regulator tersebut.

Keduanya menyatakan siap mematuhi aturan yang sudah diputuskan bersama itu.

"Kami dari Go-Jek menyambut baik PM 12/2019 ini, kemudian KP 348/2019 dengan DNA-nya yang sangat kencang terutama mengenai safety," kata Chief Of Public Policy and Government Relations Go-Jek Indonesia Shinto Nugroho.

• Ijtima Ulama Jilid Tiga Desak KPU Diskualifikasi Jokowi-Maruf Amin, Kubu 01: Itu Gerombolan Politik

Go-Jek, lanjutnya, mengedepankan keselamatan pengemudi maupun penumpang sebagai top prioritas.

"Terkait tarif, kami memahami dari pemerintah dan berusaha mematuhi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," ucap Shinto Nugroho.

Sedangkan Presiden Direktur Grab Indonesia Rizki Kramadibrata menuturkan, terkait peraturan mengenai tarif, pihaknya menyambut baik.

• Polisi Sebut Aksi May Day Disusupi Kelompok Anarko Sindikalisme, Siapa Mereka?

"Spiritnya bagus sekali, dan sudah dilakukan seperti kata Pak Dirjen proses dan research yang libatkan banyak pihak. Tentunya saat ini sudah dilakukan melalui PM, dan kita sudah ikuti sesuai arahan dan ketentuannya, kita akan laksanakan tarif ini," papar Rizki Kramadibrata.

Besaran Tarif Ojek Online

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengumumkan besaran tarif ojek online yang dibagi dalam tiga zonasi.

Rinciannya, zona I (Sumatera dan Bali), Zona II (Jabodetabek), dan Zona III (Sulawesi di luar Bali, Maluku, dan NTB).

Berikut ini besaran tarif ojek online dari Kemenhub:

• UPDATE Pahlawan Demokrasi Gugur: 382 Petugas KPPS Wafat, 3.529 Orang Sakit

Zonasi I (Sumatera dan Bali)

- Tarif Batas Bawah: Rp 1.850/Km
- Tarif Batas Atas: Rp 2.300/Km
- Biaya Jasa Minimal: Rp 7.000-Rp 10.000/Km

Zonasi II (Jabodetabek)

- Tarif Batas Bawah: Rp 2.000/Km
- Tarif Batas Atas: Rp 2.500/Km
- Biaya Jasa Minimal: Rp 8.000-Rp 10.000/Km

Zonasi III (Sulawesi di luar Bali, Maluku, dan NTB)

- Tarif Batas Bawah: Rp 2.100/Km
- Tarif Batas Atas: Rp 2.600/Km
- Biaya Jasa Minimal: Rp 7.000-Rp 10.000/Km.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menjelaskan, acuan tarif tersebut akan mengatur mengenai tarif yang sama untuk jarak tertentu atau yang disebut dengan flag fall.

Budi Setiyadi menyebutkan, untuk biaya flag fall tersebut berkisar antara Rp 7.000 hingga Rp 10.000 untuk empat kilo pertama.

“Jadi tidak kita tentukan, misalnya 4 km katakan Rp 5.000. Nanti biayanya itu antara Rp 7.000 sampai Rp 10.000. Mungkin ya. Tapi besok pastinya,” papar Budi.

• Kapolri Kejar Pembuat Hoaks Polri Siap Tembak Mati Perusuh NKRI Sekalipun Cucu Nabi

Tarif flag fall tersebut mengalami perubahan, karena sebelumnya Kemenhub mengatakan tarif flag fall Rp 10.000 untuk 5 km pertama.

Budi Setiyadi menjelaskan alasan penurunan jarak tersebut, karena ke depannya diperkirakan banyak pelanggan ojek online yang menggunakan jarak pendek, sehingga pendapatan untuk pengemudi tetap terjamin.

“Saya melihat kepentingan gini, kalau jarak pendek nanti makin banyak, sehingga untuk jarak pendek itu 4 km kalau dikenakan sekian terlalu rendah. Kasihan pengemudi,” terang Budi Setiyadi.

• Saat Ijtima Ulama Jilid Tiga, Mantan Komisoner KPU Ini Ungkap Ada Dugaan Kecurangan Masif

Bocoran tarif ini memang mengalami perubahan dibandingkan rencana sebelumnya yang dikatakan Kemenhub, yakni Rp 10.000 untuk 5 km pertama.

“Iya (memang ada perubahan). Ini harga net bukan harga gross,” ungkap Budi Setiyadi.

Selain mengenai tarif flag off, aturan soal tarif ojek online ini juga akan mengatur besaran tarif per km, biaya per km, dan aturan suspend atau akun pengemudi yang diberhentikan sementara.

• Orang Penting di BNPB Ini Ungkap Pernah Kirim 32 Surat Lamaran, Cuma Tujuh yang Dibalas

“Formulasi seperti yang saya sampaikan kemarin ada biaya flag off 4 km, ada biaya kilometer, dan ada menyangkut suspend,” beber Budi Setiyadi.

Pekerjaan Mulia

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memuji pengemudi ojek online sebagai pekerjaan yang mulia.

"Ojek online itu pekerjaan yang sangat mulia," kata Jokowi saat bertemu relawan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/11/2018).

Pujian ke profesi ojek online tersebut dilontarkan ketika Jokowi mendengar sambutan pembina Pospera yang juga politikus PDIP Adian Napitupulu, dengan menyebut massa yang hadir berasal dari berbagai profesi.

• Anies Baswedan Bilang Banjir Pekan Lalu Tak Separah di Zaman Ahok

Menurut Adian Napitupulu, massa yang hadir rela tidak dibayar untuk menjadi relawan Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Saya sangat senang sekali pada sore hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman saya, sahabat saya, baik dari kelompok petani, pedagang kaki lima, sopir, ojek," kata Jokowi.

"Ada yang ojek online di sini?"‎ tanya Jokowi.

Pertanyaan calon petahana tersebut disambut riuh massa dan beberapa mengacungkan jarinya. 
Banyaknya pengemudi ojek online membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memuji pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mulia. (Reynas Abdila)