Breaking News:

Berita Foto

FOTO : KPK Tetapkan Dirut PLN Sofyan Basir Menjadi Tersangka Suap Pembangunan PLTU

KPK menetapkan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/9/2018). 

Pada Selasa (23/4/2019), Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"KPK meningkatkan perkara ke tingkat penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir), Direktur Utama PT PLN," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait penetapan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2019). KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka sebagai tersangka terkait hasil pengembangan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait penetapan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2019). KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka sebagai tersangka terkait hasil pengembangan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Perjalanan kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau telah berjalan sejak tahun 2018.

Nama Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sudah menjadi pembahasan sejak kasus ini mencuat.

Bahkan rumah Sofyan Basir sudah digeledah oleh Penyidik KPK pada Minggu 15 Juli 2018 lalu.

Pucuk pimpinan PLN ini telah menjalani pemeriksaan di penyidik KPK dan menjadi saksi dalam kasus yang menyeret dirinya dengan terdakwa pihak lainnya.

Penyidik KPK meninggalkan rumah Dirut PLN Sofyan Basir usai melakukan penggeledahan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu (15/7/2018). Penggeledahan tersebut diduga rangkaian dari tindak lanjut penyidikan kasus suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR Komisi VII DPR RI Eni Saragih terkait proyek PLTU Riau.
Penyidik KPK meninggalkan rumah Dirut PLN Sofyan Basir usai melakukan penggeledahan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu (15/7/2018). Penggeledahan tersebut diduga rangkaian dari tindak lanjut penyidikan kasus suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR Komisi VII DPR RI Eni Saragih terkait proyek PLTU Riau. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Dalam kasus ini KPK sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (tengah) bersalaman dengan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso (kiri) dan Dirut PT PLN Sofyan Basir (tengah) usai sidang kasus korupsi pembangunan PLTU Riau 1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (tengah) bersalaman dengan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso (kiri) dan Dirut PT PLN Sofyan Basir (tengah) usai sidang kasus korupsi pembangunan PLTU Riau 1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/12/2018). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sofyan disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. (Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman)

Penulis: Alex Suban
Editor: Alex Suban
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved