Korupsi Proyek PLTU Riau 1

Divonis Tiga Tahun Penjara, Mantan Menteri Masih Mengaku Tak Terlibat Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1

IDRUS Marham, terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, enggan menanggapi putusan vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Divonis Tiga Tahun Penjara, Mantan Menteri Masih Mengaku Tak Terlibat Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1
Warta Kota/Henry Lopulalan
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham meninggalkan Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan usai menandatangani perpanjangan masa tahanan, Rabu (28/11). 

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan, kepada terdakwa Idrus Marham.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1 sebesar Rp 2,25 miliar, dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Rocky Gerung dan Tompi Hari Ini Dijadwalkan Bersaksi, Ratna Sarumpaet Nilai Tak Ada Gunanya

"Mengadili, menyatakan terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata hakim ketua Yanto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Sedangkan alasan meringankan, terdakwa berlaku jujur dan sopan dalam persidangan, tidak menikmati uang hasil korupsi, dan tidak pernah dihukum.

Kisah Ketua KPPS Wafat Sehari Setelah Pencoblosan, Asam Lambung Naik Lalu Napas Jadi Pendek

Atas perbuatan itu, Idrus Marham bersalah melanggar pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Vonis itu lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. JPU pada KPK
menuntut Idrus Marham dengan hukuman pidana penjara 5 tahun denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

JPU pada KPK menuntut Idrus Marham bersama-sama anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 Eni Maulani Saragih, terlibat menerima uang Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Sampoerna Sabet Penghargaan Best Workplace Practices di Ajang Global CSR Awards 2019

Johanes Kotjo merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Uang itu diberikan untuk proyek Independen Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

JPU pada KPK menyebut pemberian uang itu diduga agar Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Halaman
1234
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved