Ditanya Soal Potensi Kerusuhan Setelah Pemilu, Jokowi: Wong Kita Santai Semua Kayak Gini

CALON presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menilai kondisi di Tanah Air setelah pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April lalu, berjalan aman dan damai, tanpa ada potensi kerusuhan.

"Ah enggak (tidak ada kerusuhan), wong kita santai semua kayak gini," ujar Jokowi seusai makan siang di West Mall Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Menurut Jokowi, kegiatan masyarakat setelah pemilu berjalan seperti hari-hari biasanya, bekerja dengan keras untuk membangun negara Indonesia secara bersama-sama.

• Jadwal Misa Jumat Agung Hingga Minggu Paskah 2019 di Jakarta dan Sekitarnya

"Perbedaan pilihan biasa dalam demokrasi, tapi kehendak rakyat sudah ditentukan 17 April yang lalu, sehingga kita menunggu penghitungan resmi dari KPU," papar Jokowi.

Sebelumnya, pengusaha mengaku khawatir perbedaan suara antara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpaut tipis di kisaran 1-2 persen, sehingga dapat berpotensi kerusuhan.

Namun, berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga survei, selisih suara kedua pasangan calon tersebut memiliki jarak di kisaran 10 persen.

• Tak Jadi di Monas karena Alasan Ini, Syukuran Kemenangan Pindah ke Rumah Prabowo di Kebayoran Baru

Sebelumnya, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tantowi, meminta pasangan calon presiden-calon wakil presiden, mengimbau pendukung masing-masing tetap tenang menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.

"Kami berharap imbauan elite politik, konstituen masing-masing untuk tetap tenang sambil menunggu hasil dari rekapitulasi KPU," pinta Pramono, ditemui di Kantor KPU, Kamis (18/4/2019).

Menurut dia, di setiap pemilu selalu saja ada kelompok yang melakukan aksi pengerahan massa ataupun mengajukan petisi tuntutan.

• BlackBerry Messenger Bakal Wafat pada 31 Mei 2019, Hashtag Goodbye BBM Rajai Trending Topic Twitter

Namun, pihaknya menganggap ini sebagai bagian dari perbedaan pendapat yang harus dihargai. Asalkan, kata dia, jangan sampai terjadi tindakan kekerasan.

"Bagian dari hak konstitusi warga negara. Tidak melihat ada indikasi lebih jauh, selain penyampaian aspirasi. Tidak melakukan tindakan kekerasan di luar koridor hukum yang ada. Semoga itu didengar dan dipatuhi konstituen masing-masing," harapnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengimbau semua pihak tidak memobilisasi massa, baik dalam rangka perayaan kemenangan, atau mengungkapkan ketidakpuasannya, sebelum KPU mengumumkan pemenang Pemilu 2019.

• Penjelasan Erwin Aksa Soal Sandiaga Uno yang Lesu dan Tak Bersemangat Saat Prabowo Klaim Kemenangan

"Saya mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukam mobilisasi (massa) untuk merayakan kemenangan misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," tutur Tito Karnavian di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat No 15, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Ia mencontohkan, pihaknya telah membubarkan upaya mobilisasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat seusai pencoblosan pada Rabu (17/4/2019) lalu.

Ia bahkan menginstruksikan seluruh Kapolda untuk melakukan hal yang sama jika menemukan adanya mobilisasi massa di wilayahnya.

• Dilaporkan BPN Prabowo-Sandi ke KPU, Lembaga Survei: Tiba-tiba Angka 62 Persen Datang

"Ini kemarin juga ada di HI kita bubarkan, dari kedua pasangan ada yang melakulan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," tegasnya.

Ia mengatakan, jika ada pihak yang keberatan atau ada yang mengklaim adanya hal yang tidak sesuai aturan hukum, TNI Polri juga mengimbau agar para pihak menggunakan mekanisme konstitusional, yaitu aturan hukum yang berlaku.

Namun jika ada langkah-langkah di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat, maka TNI Polri sepakat untuk menindak tegas dan tidak menolerir.

• Ajak Rekonsiliasi, Maruf Amin Minta Cebong dan Kampret Dikubur

"TNI dan Polri punya kemampuan deteksi, kita bisa mengetahui kalau ada gerakan-gerakan. Kita pasti akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku," papar Tito Karnavian. 

Untuk itu, ia meminta seluruh pihak dan masyarakat menghargai proses Pemilu 2019, dan menahan diri untuk tidak memobilisasi massa dan melakukan upaya-upaya di luar hukum yang berlaku.

"Jadi kita hargai proses yang ada, penghitungan utama bagi kita adalah saat KPU mengumumkan hasil yang resmi, sambil di tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi, dan lainnya. Apalagi, yang bertujuan untuk mengganggu kestabilan Kamtibmas," beber Kapolri.

• 27 Tahanan KPK Golput karena Ogah Pakai Rompi Oranye dan Diborgol Saat Mencoblos

Ia mengatakan, mengingat tingkat partisipasi dalam Pemilu 2019 mencapai 80 persen, maka siapa pun presiden terpilih akan memiliki legitimasi dan dukungan rakyat yang sangat tinggi.

Untuk itu, menurutnya, langkah inkonstitusional dengan melawan kehendak rakyat sama saja mengkhianati keinginan rakyat.

"Jadi siapa pun yang terpilih itu memiliki kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional dengan melawan kehendak rakyat itu sama saja mengkhianati keinginan rakyat, dan TNI Polri akan menjaga itu," urainya. 

• Bukan Undang-undang yang Jadi Penghalang Sandiaga Uno Kembali ke Balai Kota, tapi Etika

‎Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun meminta segenap masyarakat tetap tenang sambil menunggu hasil penghitungan resmi suara sah oleh KPU.

"Kami mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tenang dan jangan melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU‎," cetusnya. (Seno Tri Sulistiyono)