Pilpres 2019
Situasi Memanas, SBY Perintahkan Kader Mundur dari Kantor BPN Prabowo-Sandi
Presiden ke-6 SBY membaca situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan
lihat foto
Ditanyakan apakah arahan itu berarti pengurus dan kader Demokrat ditarik dari BPN Prabowo-Sandi, Amir menolak menjabarkannya.
“Intinya, kader Demokrat di BPN atau di luar BPN, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya.
AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Prabowo Meski SBY Kritik Kampanye Akbar
Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan partainya tetap mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
AHY mengatakan, tidak mungkin partainya keluar dari koalisi mengingat masa pemungutan suara yang jatuh pada Rabu (17/4/2019) mendatang tinggal hitungan hari.
"Enggak mungkin lah kami keluar dari koalisi. Besok tiga hari lagi tinggal pemungutan suara," kata AHY selepas debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (17/4/2019).
Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY kritisi cara kampanye akbar Prabowo Subianto karena SBY nilai kampanye akbar Prabowo Subianto tak lazim.
Bahkan, SBY menilai Prabowo Subianto pemimpin yang rapuh hingga SBY sebut Prabowo tak penuhi syarat jadi pemimpin bangsa.
WartaKotaLive melansir TribunJatim, meski sudah mengurangi aktivitasnya di dunia politik, bukan berarti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mengikuti perkembangan politik tanah air sama sekali.
Hal itu dibuktikan SBY dari sejumlah pandangan yang dilontarkannya terkait kondisi politik di Indonesia.
Termasuk kritik yang dilontarkannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keberatannya soal format kampanye akbar pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hari ini.
SBY beranggapan kalau set up acara, rundown acara hingga tampilan fisik kampanye tidak menunjukkan kampanye nasional yang inklusif, melainkan terkesan eksklusif.
"Menurut saya, apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Minggu, (7/4/2019) .
SBY juga berpendapat pelaksanaan kampanye pemilu nasional sepatutnya melingkupi seluruh pihak.
