Ini Penjelasan Kemendagri Soal Banyaknya Pemilih yang Lahir pada 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli

Menurutnya, ketidakwajaran terjadi pada jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal, yaitu 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli.

“Dari 17,5 juta nama yang tak wajar itu terletak pada tanggal lahir, yaitu yang lahir pada tanggal 1 Juli sejumlah 9,8 juta; yang lahir pada tanggal 31 Desember ada 3 juta; dan yang lahir pada 1 Januari sejumlah 2,3 juta nama,” beber Ahmad Riza Patria.

Ahmad Riza Patria mengatakan, perbedaan itu cukup mencolok, karena jumlahnya jauh dari angka rata-rata penduduk yang lahir pada tanggal yang lain.

• Fahri Hamzah: Pak Presiden Menyerahlah, Bapak Sudah Terkepung, Waktu Habis

“Kalau kami hitung rata-rata setiap tanggal dalam satu tahun itu ada 520 ribu nama. Misal, masyarakat yang lahir tanggal 30 Juni ada 520 ribu, kemudian tiba-tiba yang lahir tanggal 1 Juli ada 9,8 juta; kemudian yang lahir 2 Juli kembali 520 ribu, itu menurut kami yang tak wajar,” bebernya.

Kejanggalan lain yang dibeberkan Ahmad Riza Patria adalah penemuan angka yang signifikan pada pemilih di atas 90 tahun dan di bawah 17 tahun.

“Ada sekitar 300 ribu orang pemilih yang berusia di atas 90 tahun, lalu ada 20.475 pemilih berusia di bawah 16 tahun,” paparnya.

• Hendropriyono: Ideologi Pancasila Berhadapan dengan Khilafah di Pemilu 2019

“Kemudian ada 41.555 nama di Kabupaten Banyuwangi yang menurut kami tak wajar juga. Masa ada 400 hingga 1.800 nama yang ada dalam 1 kartu keluarga? Ini yang kami minta KPU RI untuk menertibkan,” terang Ahmad Riza Patria.

Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan segera mengagendakan pertemuan dengan Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri, untuk memverifikasi hal tersebut.

“Karena KPU mengatakan data tersebut diambil dari Ditjen Dukcapil Kemendagri,” ucapnya.

• Wiranto Sadar Gagal Jadi Presiden karena Salah Berdoa Saat Kecil

Dari hasil pertemuan dengan KPU, Ahmad Riza Patria mengatakan akan ada verifikasi lapangan untuk meluruskan laporan BPN.

“Kami bersama KPU dan Bawaslu akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi, setidaknya seminggu ke depan akan dilakukan. Kami juga akan segera tentukan daerah-daerah yang akan disisir,” jelasnya.

Fahri Hamzah Ungkap Ada 15 Juta Pemilih Invalid

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada indikasi kecurangan di Pemilu 2019 melalui penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Fahri Hamzah menyebut ada 15 juta data pemilih yang tak valid.

"Jadi gini modus kecurangannya, itu adalah pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

• Soal Isu Khilafah, Andi Arief Sarankan Para Jenderal di Kubu 01 Jalan-jalan ke Kampung Miskin